Trump Masukkan Huawei ke Daftar Hitam, Apa Dampaknya Bagi RI?
PerbesarADVERTISEMENT
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memasukan perusahaan komunikasi asal China, Huawei Technologies Co. Ltd., ke dalam daftar perusahaan hitam. Trump menuding Huawei telah melakukan aktivitas mata-mata dengan mencuri data penting di negaranya.
ADVERTISEMENT
Huawei dilarang membeli perlengkapan dan komponen dari perusahaan AS tanpa persetujuan Trump. Begitu pun kerja sama lainnya dengan Huawei. Ribut-ribut Trump dan Huawei ini menjadi babak baru dalam perang dagang AS dengan China. Lantas, bagaimana dampaknya bagi industri telekomunikasi di Indonesia?
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, kasus AS dan Huawei ini berkaitan dengan perang teknologi komunikasi, khususnya infrastruktur 5G. Perang kepintaran dan kecanggihan di bidang komunikasi ini pun menjadi salah satu masalah utama dalam perang kedua negara yang sudah terjadi sejak lama.
"Jadi memang di mana-mana sedang ada bidding atau tender untuk menentukan siapa penyedia infrastruktur. Infrastruktur 5G ini menjadi salah satu core perang dagang karena 5G menentukan ekosistem revolusi industri 4.0 ke depannya," kata Airlangga dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (17/6).
Indonesia sendiri saat ini tengah berupaya mewujudkan industri 4.0 yang sangat bergantung pada internet of things (IoT). Jadi, basis industri 5G akan banyak ditawarkan. Selain Huawei , bisa diprediksi bakal muncul juga dari perusahaan lain seperti Samsung hingga Ericsson.
ADVERTISEMENT
Persaingan ini juga yang nantinya akan menentukan sistem operasi dan perangkat lunak dalam jaringan industri tersebut. Walaupun secara teori, yang namanya infrastruktur seharusnya open source. Jadi, bisa menggunakan iOS, Android, dan bisa aplikasi lain.
Dalam perang teknologi 5G ini, Airlangga menyebut Indonesia belum memutuskan kapan akan melakukan pengadaan infrastruktur tersebut. Dia mengklaim Indonesia sudah berpengalaman memakai semua sistem operasi. Tapi, secara teknis, hal ini akan dibahas di Kementerian Komunikasi dan Informasi.
"Saya pikir dari segi teknologi itu kan kita sudah punya pengalaman pakai semua sistem. Jadi kita lebih netral. Terkait tender, mungkin itu yang sedang dibahas di Kementerian Kominfo," tutur dia.
