Utang Pemerintah RI Tembus Rp 4.000 T, Jangan Sampai Seperti Zimbabwe

Ilustrasi dolar (Foto: Thinkstock)

Utang pemerintah hingga Februari 2018 tercatat sebesar Rp 4.035 triliun, naik 13,46% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.556 triliun. Utang yang terus meningkat ini dikhwatirkan mengalami risiko gagal bayar.

Pemerintah menyatakan bahwa utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun hingga saat ini dampak infrastruktur belum terlihat di sektor lainnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, mewanti-wanti agar Indonesia tidak mengalami hal buruk seperti negara lainnya yang tak mampu membayar utang.

Sri Lanka misalnya, negara tersebut memiliki utang untuk pembangunan infrastruktur. Namun, utang tersebut tidak dikelola dengan baik dan justru mengalami risiko gagal bayar.

"Bahkan Sri Lanka tidak bisa membayar utang diberikan pelabuhan untuk membayar utangnya. Pelabuhan Hambatota sebesar USD 1,1 triliun atau sebesar 70% sahamnya dijual ke BUMN China," ujar Rizal di Kantor Indef, Jakarta, Rabu (21/3).

Demikian juga dengan Pakistan, yang menjual Gwadar Port yang dibangun bersama China dengan nilai investasi sebesar USD 46 miiar.

Begitu juga dengan Zimbabwe, akibat utang USD 40 juta ke China dan tak bisa membayar, negara tersebut harus mengganti mata uangnya menjadi yuan sebagai imbalan penghapusan utang.

"Mata uang yuan Zimbabwe berlaku sejak 1 Januari 2016 tersebut, akibat tak mampu membayar utang yang jatuh tempo pada akhir Desember, 2015," katanya.

Namun demikian ada juga kisah sukses seperti Korea Selatan yang mendapat pinjaman dari AS. Negara Ginseng tersebut akhirnya sukses membangun infrastruktur negaranya dari utang.

"Korsel contoh yang sukses. Mereka alokasi infrastruktur adalah sektor-sektor yang langsung bisa mendorong nilai tambah industri itu," jelasnya.