Vale soal Larangan Ekspor Nikel: Menguntungkan Indonesia

Lokasi tambang Nikel Milik PT Vale Indonesia Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Pemerintah berencana untuk menutup sepenuhnya ekspor bijih nikel mulai Oktober 2019. Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP No.1/2017), pemerintah mengizinkan ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen sampai 2022.

Setelah ekspor bijih nikel ditutup, hanya hasil pemurnian dari nikel (feronikel dan nikel matte) yang boleh diekspor. Tak ada lagi ekspor barang mentah yang tak bernilai tambah. Hal ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi mineral di dalam negeri.

Kebijakan ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang melarang ekspor mineral mentah.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menilai, langkah tersebut akan sangat menguntungkan Indonesia. Hal akan berdampak positif bagi investor yang sudah membangun smelter. Sebab, sejak 2014 sudah banyak smelter yang dibangun di dalam negeri.

“Indonesia punya kekuatan sumber daya alam, kalau diekspor kita tidak punya leverage apa-apa lagi. Kebijakan ini akan menguntungkan dan menjaga Indonesia memiliki competitive advantage,” kata Presiden Direktur INCO, Nico Kanter, saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (27/8).

Indonesia akan sangat diuntungkan karena ada nilai tambah yang tercipta di dalam negeri. "Nilai tambah nikel di Indonesia itu terjadi karena muncul beberapa smelter yang dibangun dalam kurun waktu 2014-2017," tuturnya.

Percepatan larangan ekspor langsung mengerek harga bijih nikel di pasar dunia. Sebab, Indonesia mendominasi pasokan nikel ke pasar global.

"Sekitar 27 persen pasokan nikel pasar global berasal dari Indonesia. Karenanya, pemerintah punya pengaruh besar pada pasar nikel dunia. Setiap statement yang keluar dari pemerintah, sangat berdampak baik buat Vale dan Indonesia. Begitu ada rumor soal ore banned, harga nikel naik, ini akan meemberi revenue besar bagi Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Nico berharap agar pemerintah konsisten dalam membuat aturan untuk mendorong hilirisasi mineral. Kebijakan yang berubah-ubah menciptakan ketidakpastian di industri pertambangan.

"Mengubah aturan lebih sering juga bisa membuat ketidakpastian. Yang harus disikapi pemerintah adalah hati-hati dalam menentukan kuota. Kalaupun melarang ekspor lalu nanti tiba-tiba mengeluarkan aturan membolehkan ekspor juga membuat ketidakpastian di pasar," tutupnya.