Wagub Aceh: 2019 Listrik Mengalir ke Semua Desa

Pemadaman Listrik Hingga 4 Hari di Aceh (Foto: Zuhri Noviandi/kumparan)

Pemerintah Provinsi Aceh memastikan penyelesaian masalah ketersediaan energi listrik menjadi priotas utama. Hal itu tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-2022. Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, permasalahan listik menjadi perhatian pemerintah karena kebutuhan listrik terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Mudah-mudahan program ini dapat diimplementasikan secara merata di seluruh Aceh, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap layanan energi listrik di daerah ini dapat segera teratasi," kata Nova usai menghadiri Launching Komitmen Pelayanan Teknik Era 2018 yang dilaksanakan PLN Wilayah Aceh di Asrama Haji, Banda Aceh, Selasa (10/4).

Nova menyebutkan, pemerintah Aceh akan terus mendukung PLN agar mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Ia juga menjelaskan, saat ini rasio elektrifikasi di Aceh sudah cukup tinggi, yakni 96,6%.

"Selain itu PLN Wilayah Aceh juga telah menargetkan, setidaknya pada tahun 2019 nanti semua desa di Aceh akan mendapat aliran listrik. Jika sasaran ini tercapai, maka Aceh merupakan provinsi pertama di luar Jawa yang memiliki rasio elektrifikasi 100%," katanya.

Menurutnya, layanan PLN juga wajib ditingkatkan untuk mendukung pencapaian tersebut. Perbaikan layanan yang dimaksud di antaranya Penampilan Sikap Senyum, Salam dan Sapa (PS4), serta Sistem Layanan Satu Pintu untuk berbagai urusan kelistrikan. Kedua program inilah yang diluncurkan hari ini.

Secara khusus, Nova mengingatkan kepada pelanggan PLN, sebaik apapun layanan yang diberikan PLN akan sia-sia jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

"Lihat saja saat kejadian padamnya listrik di sebagian wilayah Aceh dan Sumut pada 25 Maret lalu, yang ternyata disebabkan oleh pencurian kabel oleh oknum tak bertanggung jawab. Meski kasus pencurian itu berlangsung di luar Aceh, tapi itu menjadi pelajaran bahwa pemeliharaan jaringan PLN harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama," ujar dia.

Suasana pedalaman Aceh Timur. (Foto: Zuhri Noviandi/kumparan)

Akhir Maret lalu, kumparan (kumparan.com) mengunjungi salah satu wilayah tertinggal di pedalaman Aceh Timur. Salah satunya ke desa Tampur Paloh, Kecamatan Simpang Jernih. Kondisi gelap gulita telah dijalani warga Tampur Paloh sejak desa mereka berdiri hingga saat ini. Masyarakat di sana sama sekali belum pernah merasakan aliran listrik PLN. Namun beberapa warga sudah menggunakan genset dan sebagiannya masih menggunakan lampu teplok lantaran tidak sanggup membayar uang bulanan untuk pembelian minyak.

Bagi rumah warga yang mendapatkan aliran lsitrik tenaga diesel (genset) hanya hidup mulai dari pukul 18.00 hingga 23.00 WIB malam, setelah itu minyak habis dan Tampur Paloh gelap gulita. Untuk membayar uang pembelian minyak, warga yang mampu dibebani biaya Rp 90 ribu per bulan. Sementara bagi rumah warga memiliki televisi membayar Rp 150 ribu per bulan.

Di Tampur Paloh ada 8 genset milik pribadi warga. Satu genset melistriki sebanyak 7 hingga 10 rumah warga dengan jumlah penduduk di sana sebanyak 112 KK atau 400 jiwa.

"Dari jam 12 malam sampai pagi itu gelap gulita, tidak ada lampu masih kayak zaman Belanda dulu lah kami pakai lampu teplok. Kadang-kadang ada rumah warga yang enggak pakai lampu, karena enggak sanggup beli minyak. Seperti ibu-ibu yang janda kita bangunin kok enggak ada orang, padahal ada di dalam tapi karena gelap," ujar Hasbi (50), tokoh masyarakat Tampur Paloh, sambil tersenyum menceritakan kondisi desanya kepada kumparan.

Hasbi mengaku, masyarakat di Tampur Paloh belum merasakan kemerdekaan sesugguhnya. Warga di sana tidak mendapatkan posisi layaknya daerah lain di wilayah Aceh Timur.

"Ya jelas lah kami belum merdeka, pertama kami lampu penerangan belum ada, jaringan komunikasi tidak ada, transportasi masih naik boat. Itu tandanya belum merdeka. Walaupun negara kita sudah merdeka tapi kami belum menikmatinya," tutur Hasbi.