Wawancara Eksklusif: Presiden Dorong Dana Non-APBN untuk Infrastruktur

Jokowi menjawab (cover) (Foto: Cornelius Bintang/kumparan)

Pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur, termasuk sejumlah pekerjaan yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Banyaknya infrastruktur yang dibangun, membutuhkan ketersediaan dana besar yang tak semuanya bisa ditutupi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam wawancara khusus dengan kumparan (kumparan.com), di Istana Bogor, Jumat (20/4), Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada 38 PSN yang diproyeksikan akan rampung pada 2019. Sisanya ada sekitar 220 proyek yang akan rampung setelah 2019. Total kebutuhan dananya mencapai Rp 4.179 triliun.

“Jadi kalau kita ketergantungan pada APBN, iya (enggak akan cukup). Kan sudah saya sampaikan bahwa harus dibangun dengan skema pembiayaan yang lain,” katanya menjawab kumparan (kumparan.com), soal kendala pembiayaan bagi pembangunan proyek infrastruktur.

Membangun Infrastruktur Se-Nusantara. (Foto: Chandra Dyah A/kumparan)

Presiden mencontohkan, skema pembiayaan non-APBN yang bisa dilakukan misalnya dengan sekuritisasi, serta penerbitan surat utang (bond).

Sebelumnya sudah ada BUMN sektor konstruksi yang menerbitkan global bond dalam denominasi rupiah. Yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang menerbitkan Komodo Bond di bursa London senilai Rp 4 triliun. Selain itu, juga PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang menerbitkan Komodo Bond di bursa London senilai Rp 5,4 triliun.

Selain itu, Presiden juga mendorong pendanaan melalui skema konsesi terbatas (limited consession scheme). Hal ini misalnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan pengelolaan bandara ke investor pihak ketiga. Sementara dana yang diperoleh, bisa digunakan untuk pengembangan bandara.

“Jadi kita jangan rutinitas, jangan monoton, hanya tergantung APBN. Ya enggak rampung. Padahal banyak skema yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan sumber pendanaan. Bisa berpartner, bisa sekuritisasi, bisa limited consession scheme, bisa menerbitkan Komodo Bond. Saya kira untuk yang proyek yang gede-gede harus dilakukan dengan cara-cara itu,” ujarnya.

Mengukur proyek infrastruktur. (Foto: Sabryna Muviola/kumparan)

Presiden yakin, skema-skema pembiayaan yang ditawarkan menarik bagi investor, termasuk dari internasional. Hal ini sejalan dengan peningkatan rating yang diberikan lembaga pemeringkat global, terhadap perekonomian Indonesia.

Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service, pada Jumat (13/4) menaikkan peringkat utang domestik dan luar negeri Indonesia menjadi Baa2 dengan outlook stabil, dari sebelumnya Baa3 dengan outlook positif. Sebelumnya pada Desember 2017, Fitch Rating menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi BBB dengan outlook stabil, dari sebelumnya BBB-.

Sementara lembaga pemeringkat internasional lainnya, yakni Standard & Poor's (S&P) telah menaikkan sovereign credit rating Indonesia menjadi BBB-/A-3 dengan outlook stabil, pada Mei tahun lalu. Dengan demikian, Indonesia telah memperoleh peringkat investment grade dari S&P.