kumparan
14 Mei 2019 14:06 WIB

Ketua KPSN: Kami Bukan KPSI Jilid Dua

Kongres PSSI 2018. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Entah mengapa, polemik tampaknya menjadi sahabat karib dari sepak bola Tanah Air. Sanksi yang sempat dijatuhkan FIFA kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2015 lalu, nyatanya tak serta-merta membuat insan sepak bola nasional bertaubat.
ADVERTISEMENT
Sebelum palu godam FIFA itu turun, PSSI sejatinya pernah berada pada titik nadir. Itu menyusul lahirnya Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) pimpinan La Nyalla Mattalitti pada 2012. Dari situ, federasi dan kompetisi terbelah.
Kini, tujuh tahun berlalu, dualisme yang sempat meluluhlantakkan persepak bola nasional hingga ke sendi-sendinya itu malah berpotensi terulang. Lahirnya Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN) menjadi musababnya.
Banyak pihak menuding KPSN akan berusaha mendongkel kepengurusan sah PSSI saat ini. Ujungnya, seiring adanya perlawanan dari PSSI, maka dualisme pun akan kembali terjadi.
Meski demikian, asumsi itu dibantah mentah-mentah oleh Ketua KPSN, Suhendra Hadikunonto. Menurutnya, KPSN tak memiliki kepentingan selain mewadahi para pemilik suara (voters) PSSI untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) secara bersih dan legitimate.
ADVERTISEMENT
Lantas, benarkah KPSN tak akan menduplikasi langkah yang pernah dibuat KPSI? Simak wawancara kumparanBOLA dengan Suhendra berikut ini.
Ketua Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN), Suhendra Hadikunonto. Foto: Istimewa
Bisa diceritakan awal mula lahirnya KPSN?
KPSN ini berawal dari inisiasi atas keprihatinan insan sepak bola terhadap prestasi kita, yang tidak pernah maju-maju. Kami lakukan urung rembuk untuk memberikan hasil pemikiran masing-masing. Dari situ, muncul masalah inti dari sepak bola kita yaitu maraknya judi bola yang melibatkan semua sistem yang berada di olahraga, seperti wasit, pemain, dan pemilik klub.
Karena pemerintah juga tidak bisa masuk, karena wilayah PSSI tidak tunduk ke pemerintah, melainkan kepada Statuta, kami kemudian membentuk lembaga Ad-hoc yang bernama KPSN. Setelah berdiri, KPSN bekerja sama dengan Polri menghasilkan prestasi memberantas match fixing yang menghasilkan tangkapan terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia dan PSSI.
ADVERTISEMENT
Kami menyadari proses ini harus dituntaskan sampai ke depan dengan menyelesaikan KLB. Kenapa kami punya kepentingan untuk itu? Karena kami tidak mau adanya mafia-mafia baru jika KLB digelar dengan tidak benar. Karena ini akan jadi pintu masuk bagi mereka. KLB tidak kredibel, maka jadi pintu masuk untuk pemain yang lebih besar. Karena selama ini, inisiator di belakangnya ‘kan tidak pernah terlihat. Apakah orang itu bawa kepentingan mafia.
Benarkah KLB yang diselenggarakan KPSN bersifat tandingan?
Bukan. Saya perlu luruskan. KPSN bukan cari pembeda dengan PSSI, bukan juga saingan PSSI. Ketika PSSI sudah melakukan kesalahan fatal, dengan memutuskan KLB sejak empat bulan lalu itu, tapi dengan tiga materi yang tidak menyentuh masalah pergantian pengurus. Ini membuat voters semakin jauh dengan PSSI karena merasa dibohongi. Sementara, organisasi ini harus segera punya perangkat yang legitimate, karena selama ini PSSI tidak berfungsi sama sekali.
ADVERTISEMENT
Dari situ, ada inisiasi dari anggota PSSI yang meminta KPSN menyelenggarakan KLB. Saya sendiri tidak ingin ditunjuk jadi apapun, tidak ada kepentingan apa pun. Kepentingan KPSN yaitu memastikan KLB yang tertib dan mandiri sepanjang sejarah PSSI.
Dwi Irianto alias Mbah Putih usai menjalani sidang perdana kasus mafia bola di Pengadilan Negeri Banjarnegara, Jawa Tengah. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Apakah hasil dari KLB nantinya akan sah secara hukum?
Ya, karena ini akan jadi KLB yang terbersih dan legitimate karen diinisiasi oleh voters PSSI. Selama ini mereka ‘kan tidak punya hak konstitusional, karena PSSI hanya punya kepentingan untuk Liga 1 dan liga elit lainnya. KLB ini akan legitimate. Dan, siapa pun yang terpilih, dia merupakan aspirasi dari suara-suara di bawah, bukan bawaan dari pihak lain.
Tudingan diarahkan kepada KPSN yang sebenarnya dinilai tak jauh berbeda dengan KPSI. Bagaimana Anda menyikapinya?
ADVERTISEMENT
Sangat jauh, karena bobot dan dimensinya berbeda. Kalau dulu KPSI dibentuk tidak menyangkut hukum, tapi masalah dualisme kepemimpinan. Sedangkan, KPSN lebih kepada substansi, lebih besar dinamikanya. KPSN ingin menyelesaikan masalah paling mendasar dari PSSI. Jadi, sangat berbeda. Kami bukan KPSI jilid dua.
Akankah nantinya dualisme kembali terjadi?
Mestinya tidak. Karena ini sudah diaminkan 2/3 voters, ini diinisiasi oleh voters PSSI. KPSN tidak punya kepentingan apapun, kepentingan kami hanya selenggarakan KLB yang bersih dan mandiri. Karena dengan begitu daya saing sepak bola kita akan muncul karena adanya perubahan yang akhirnya menimbulkan harapan.
Jadi, apakah setelah KLB, tugas KPSN akan selesai?
Biarlah KPSN menjadi sejarah, dia bisa jadi seperti YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang dibangun oleh Bang Buyung Nasution. Voters berharap KPSN bisa menjadi penyeimbang. KPSN merupakan suatu lembaga independen yang bisa jadi tempat urung rembuk atau kawah candradimuka oleh orang yang mau bergabung atau menimba ilmu di sepak bola nasional.
ADVERTISEMENT
Para peserta diskusi Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) bersama voter PSSI. Foto: Alan Kusuma/kumparan
Namun, lahirnya KPSN mendapat resistensi dari PSSI...
PSSI itu bagian dari saudara kami. Kami juga akan undang mereka ke KLB nanti. Kalau tujuan dan niat sama, PSSI harusnya lebih dewasa, lebih membuka diri, tidak boleh jauh dengan voters. Entitas ini ada untuk saling mendukung. KPSN bukan pembeda, sangat keliru. KPSN ingin merubah sepak bola lebih baik.
Kami bahkan siap menyelenggarakan KLB dengan biaya kami sendiri. Kenapa? Karena kami tahu kalau ada pihak ketiga atau sponsor yang masuk, tentu hasilnya akan terkontaminasi untuk kepentingan orang tertentu. Merubah sepak bola kita itu ‘kan dari hulu ke hilir, nah match fixing sudah dibereskan, sekarang kami selesaikan KLB-nya.
Kapan KPSN akan menyelenggarakan KLB?
ADVERTISEMENT
Kami kembalikan kepada voters. Intinya tidak ada namanya titipan atau atur-mengatur. Kami kembalikan kedaulatan PSSI kepada voters karena mereka yang punya hak konstitusional.
PSSI rajin menggelar KLB sejak 2011. Foto: Putri Sarah Arifira/kumparan
Sudah ada berapa voters sejauh ini?
Banyak sekali. Yang kemarin (pertemuan di Jakarta pada 4 Mei 2019), hadir 29 voters, sementara surat dukungan sudah lebih dari 50 voters. Karena memang kalau untuk kehadiran fisik ‘kan mereka terkendala kesibukan dan lain hal, tapi yang kami butuhkan sebenarnya ‘kan mandat dari voters tersebut.
Siapa kandidat yang akan dicalonkan di KLB nanti?
Kalau nanya itu ke saya, kalian keliru. Karena itu ranahnya voters. Silakan mereka mau milih siapa pun kami dukung, kami kembalikan kepada mereka. Karena mereka yang akan bertanggungjawab terhadap pimpinan itu dan juga terhadap perubahan sepak bola Indonesia ke depannya.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan