KLB PSSI, Satu-satunya Jalan Menggulingkan Edy Rahmayadi

Edy Rahmayadi Turun ke Tribun Temui Suporter. (Foto: Dok. Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu)

Edy Rahmayadi tengah berada di ujung tanduk. Baru dua tahun memimpin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), kursi Edy sudah digoyang.

Desakan untuk memintanya menanggalkan jabatan selaku Ketua Umum (Ketum) PSSI semakin hari semakin kencang. Akankah mantan Pangkostrad ini tumbang?

Terpilihnya Edy sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut) menjadi pemantik desakan mundur tersebut. Akan tetapi, Edy bergeming. Ia tetap menjalankan dua jabatan dalam satu waktu: Ketum PSSI dan Gubernur Sumut.

Menjelang Piala AFF 2018, nama Edy semakin menjadi sorotan. Semua bermula dari simpang-siurnya perpanjangan kontrak Luis Milla.

Melalui konferensi pers, Edy menyatakan pihaknya telah sepakat untuk memperpanjang kontrak Milla hingga setahun ke depan. Namun, dalam perjalanannya, pembahasan kontrak menjadi semrawut.

Suporter Indonesia membawa poster bertuliskan EDY OUT Jelang pertandingan AFF Suzuki Cup 2018 Indonesia vs Filipina. (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

Edy sempat menyatakan Milla pasti datang ke Tanah Air menjelang Piala AFF 2018, meski akhirnya itu hanya harapan hampa. kumparanBOLA sempat mendapatkan informasi dari mantan asisten Milla, Miguel Gandia, bahwa PSSI memutuskan untuk membatalkan kontrak sepihak meski Milla sudah menyetujuinya.

Puncaknya, tagar #EdyOut menggema manakala Timnas Indonesia menjamu Timor Leste dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Buruknya penampilan skuat 'Garuda' menjadi penyebabnya. PSSI dituding sebagai pangkal masalah dengan menjadikan Bima Sakti sebagai pelatih.

Sayangnya, keinginan sebagian besar suporter Tanah Air itu dipastikan tak akan terwujud dengan mudah. Pasalnya, Edy Rahmayadi tak bisa serta-merta dilengserkan dari jabatannya, melainkan harus melalui mekanisme yang telah diatur dalam Statuta PSSI.

Satu-satunya jalan untuk menggulingkan Edy ialah melalui Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Dalam pasal 31 tentang KLB dijelaskan bahwa Komite Eksekutif (Exco) PSSI bisa melakukan permintan untuk melakukan KLB setiap saat.

Namun, hal itu bisa dilakukan apabila diminta secara tertulis oleh 2/3 (dua per tiga) anggota PSSI dengan mencantumkan agenda yang akan dibicarakan. KLB harus diadakan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya permintaan tersebut. Apabila KLB tidak diadakan, anggota yang memintanya dapat mengadakan Kongres sendiri. Sebagai usaha terakhir, anggota bisa meminta bantuan dari FIFA.

Kemudian, anggota akan diberitahukan mengenai tempat, tanggal, dan acara Kongres sekurang-kurangnya empat minggu sebelum tanggal KLB. Apabila KLB diadakan atas inisiatif Exco PSSI, maka harus menyusun agenda Kongres. Apabila KLB diadakan atas permintaan anggota, acara tersebut harus mencantumkan materi yang diajukan oleh anggota tersebut. Terakhir, agenda acara KLB tidak dapat diubah.

Lantas, siapa yang dimaksud Anggota PSSI?

Semenjak KLB PSSI di Tangerang pada 13 Januari 2018, struktur pemilik suara (voters) mengalami perubahan. Ke depannya, jumlah voters ditetapkan menjadi 18 klub dari Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, delapan klub Liga 4, dan ada rancangan 34 lembaga dari Asosiasi Provinsi (Asprov) serta asosiasi futsal, sepak bola wanita, pelatih, dan wasit.

Ya, bisa atau tidaknya Edy Rahmayadi lengser akan sangat bergantung kepada anggota PSSI yang juga merupakan voters tersebut. Mekanisme itu harus dilewati oleh PSSI untuk mengganti kepengurusannya. Tak ada cara lain.

Dan, hanya dalam rentang waktu lima tahun, PSSI sempat sangat akrab dengan KLB menyusul terpentalnya Nurdin Halid dari kursi Ketum PSSI. Semenjak saat itu, kisruh berkepanjangan melanda sepak bola Tanah Air. Tercatat, sebanyak sembilan KLB digelar untuk mengganti atau mengubah kepengurusan PSSI.

PSSI rajin menggelar KLB sejak 2011. (Foto: Putri Sarah Arifira/kumparan)