Komite Eksekutif PSSI Putuskan Menggelar KLB

Logo PSSI Foto: Alan Kusuma/kumparan

PSSI akhirnya mengambil tindakan. Menyikapi gejolak yang sedang terjadi di dalam tubuh PSSI, Komite Eksekutif (Exco) berencana akan segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Usai mundurnya Edy Rahmayadi pada Kongres Tahunan PSSI yang digelar di Bali, Januari 2019 silam, Joko Driyono selaku Wakil Ketua Umum PSSI diangkat sebagai Plt Ketua Umum, merujuk kepada Statuta PSSI. Ia didaulat menjadi Plt Ketua Umum sampai 2020, atau sampai KLB diadakan untuk memilih ketua umum baru.

Baru satu bulan diangkat menjadi Plt Ketua Umum PSSI, Jokdri--sapaan akrab Joko Driyono--terlibat masalah. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian, perusakan, dan penghilangan barang bukti terkait pengaturan skor. Status tersangka Jokdri ini pun menggaungkan sebuah seruan agar KLB segera diadakan.

Diatur dalam Statuta PSSI pasal 30, KLB sendiri sebenarnya bisa dihelat kapan saja. Untuk menghelat KLB, setidaknya harus ada 50% anggota atau 2/3 voters yang membuat permohonan tertulis kepada Exco. Jika tak ada permohonan dari voters, Exco PSSI memiliki hak untuk menggelar KLB tanpa meminta persetujuan dari voters.

Sempat ditepis kabarnya oleh Pieter Tanuri selaku Exco PSSI, bahwa seruan dari anggota PSSI untuk menggelar KLB belum benar-benar nyaring, pada Selasa (19/2/2019) malam WIB, Komite Eksekutif memutuskan akan segera menggelar KLB. Putusan ini muncul dalam rapat Komite Eksekutif yang digelar di Kantor PSSI, turut juga dihadiri Jokdri selaku Plt Ketua Umum PSSI.

"Untuk menyiapkan KLB dengan dua agenda itu dan mempertimbangkan padatnya program PSSI, termasuk menjaga komitmen partner komersial kompetisi profesional, serta untuk menghormati agenda besar politik nasional, maka PSSI akan mengutus perwakilan ke Zurich, untuk berkoordinasi secara langsung dengan FIFA untuk mendapatkan arahan dan rekomendasi yang tepat.” ujar Jokdri dilansir situs resmi PSSI.

Dua agenda yang diusung dalam KLB yakni membentuk perangkat Komite Pemilihan (KP) dan Komite Pemilihan Banding (KBP). Kedua, yaitu penetapan tanggal KLB untuk pemilihan kepengurusan baru.

Tabuhan genderang KLB sejatinya sudah muncul dari pemilik suara yang merupakan klub-klub peserta kompetisi, termasuk satu di antaranya datang dari Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI DKI Jakarta, Uden Kusuma. Ia sempat mengungkapkan bahwa kisruh di tubuh federasi harus diselesaikan lewat KLB secepatnya.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh manajer Madura United, Haruna Soemitro. Menurutnya, desakan KLB itu tidak mesti datang dari ide para pemilik suara.

Manajer Madura United, Haruna Soemitro. Foto: kumparan/Alan Kusuma

"PSSI itu sudah sistematis, sudah berjalan sesuai sistemnya. Siapa pun dan masalah apa pun akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada di organisasi. Kita ingin PSSI melalui Exco melakukan terobosan yang bagus, mengantisipasi persoalan-persoalan ke depan, khususnya aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya lagi klub,'' ujar Haruna ketika ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (18/2).

''Kalau pun KLB menjadi jalan terbaik, kenapa tidak diambil itu sebagai jalan yang terbaik. Dan kalau dilakukan KLB, yang endorse itu jangan klub, karena di tahun politik seperti sekarang ini sepak bola sebagai pemersatu bangsa akan kembali tercabik gara-gara KLB. KLB itu sebaiknya di-endorse oleh Exco dan jalan itu menurut saya lebih yang terbaik,'' ucapnya.