PSSI: Tak Ada Toleransi untuk Kekerasan kepada Wasit

wasit dikeroyok sudah biasa di Liga Indonesia. (Foto: Twitter @thepopoh)

Kekerasan terhadap wasit di kancah sepak bola Indonesia masih saja terjadi. Tak tanggung-tanggung, pada Minggu (6/5/2018) lalu, terjadi dua kejadian pemukulan terhadap pengadil lapangan hijau.

Pertama, peristiwa terjadi saat laga Persitema Temanggung vs PSIP Pemalang di Stadion Bumi Phala dalam lanjutan Liga 3 Zona Jawa Tengah. Kekacauan itu dipicu oleh aksi suporter yang tak terima terhadap putusan wasit yang dinilai merugikan Persitema.

Kedua, kericuhan pecah dalam laga antara Persibara Banjarnegara vs Bhayangkara Muda. Pemukulan terhadap wasit dilakukan oleh Manan Samara dar kubu Bhayangkara Muda lantaran tak terima keputusan wasit.

Menyikapi kejadian yang kerap kali terulang, Pelaksana Tugas Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Plt Ketum PSSI), Joko Driyono, angkat suara. Ia mengutuk keras terjadinya kekerasan di dalam lapangan. PSSI, lanjut Joko, memastikan tak akan menoleransi tindakan tersebut.

"PSSI punya keyakinan, Komdis (Komisi Disiplin) di level Asprov (Asosiasi Provinsi) akan melakukan tindakan tepat, dan kita tunggu kemungkinan hukuman yang akan diambil," ujar Joko di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

"Prinsipnya tak ada ruang oleh pelanggaran yang dilakukan khususnya kekerasan terhadap kekerasan perangkat pertandingan," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Komdis PSSI, Asep Edwin, mengatakan bahwa dua kasus tersebut terlebih dahulu akan diselesaikan di level Asprov. Akan tetapi, dikatakan Edwin, pihaknya tak menampik bila masalah ini akan diselesaikan di Komdis PSSI.

Terkait hal itu, Joko meminta kepada semua pihak untuk menunggu hasil putusan yang akan segera dileluarkan oleh Asprov Jawa Tengah dalam waktu dekat.

"Karena regulasi Liga 3 ada tiga tahap yakni provinsi, regional dan nasional. Kejadian itu ada di provinsi dan Asprov punya wewenang sendiri. Tapi, di level Asprov punya wewenang untuk menaikkan ke level nasional," ucap Joko.

"Sepak bola ini 'kan ada sistem yang sudah paripurna, pengenalan regulasi dan struktur kepanitian yang dijalankan. Tentunya, setiap pelanggaran dipastikan dihukum," pungkasnya.