Edy Mestinya Korbankan Jabatan Gubernur, Bukan Ketum PSSI

Edy Rahmayadi di Kongres PSSI 2019 (Foto: Alan Kusuma/kumparan)

Sudah berkali-kali Edy Rahmayadi menuai kritik karena mengemban jabatan ganda, yakni Ketua Umum PSSI dan Gubernur Sumatera Utara. Faktor itulah yang mendorong Edy mundur dari pucuk kepemimpinan PSSI.

Ya, per Minggu (20/1/2019), Edy melepaskan kekuasannya di federasi sepak bola Tanah Air lewat pidato pengunduran diri dalam Kongres Tahunan di Nusa Dua, Bali. Mengacu Statuta PSSI, tongkat estafet dialihkan kepada Wakil Ketua Umum Joko Driyono yang selanjutnya beroperasi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Alasan jabatan ganda dipandang logis oleh sebagian peserta Kongres Tahunan PSSI, salah satunya Manajer Madura United, Haruna Soemitro. Kendati begitu, Haruna menilai, Edy seharusnya mengorbankan jabatan Gubernur Sumatera Utara, bukan Ketua Umum PSSI.

Manajer Madura United, Haruna Soemitro. (Foto: kumparan/Alan Kusuma)

"Mundur itu hak, ya. Karena saat beliau maju sebagai Ketua Umum PSSI juga menjadi haknya. Semua orang punya hak untuk maju dan mundur. Tentu ini adalah jalan yang harus kami apresiasi dan hargai sebagai contoh ke depan, ketika ada situasi sulit untuk mengatasi persoalan (kesibukan jabatan ganda). Dia menjadi inspirasi," kata Haruna kepada pewarta berita.

"Faktanya, kita kehilangan sosok Pak Edy ketika dia menjadi Gubernur Sumatera Utara. Karena Pak Edy tidak ada saat dibutuhkan, maka peserta Kongres ingin menyuarakan agar Pak Edy mundur sebagai Gubernur Sumatera Utara untuk kembali jadi Ketua Umum PSSI," tutur dia.

Selepas pengunduran diri Edy, Haruna belum bersedia membahas soal siapa Ketua Umum berikutnya. Yang pasti, PSSI dianggap memiliki tugas berat untuk menemukan sosok tersebut sampai Kongres Luar Biasa yang digelar pada 2020.

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi (kiri) menyerahkan bendera organisasi sepak bola Indonesia kepada Wakil Ketua Umum PSSI Djoko Driyono seusai menyatakan pengunduran diri dalam pembukaan Kongres PSSI 2019 di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019). (Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)

Periode kepengurusan saat ini memang cuma berlangsung hingga tahun depan. Begitu pula Joko sebagai Plt Ketua Umum. Kecuali, 50% plus satu anggota menghendaki Kongres Luar Biasa demi memilih Ketua Umum PSSI secara permanen sebelum periode tersebut rampung.

"Saya tidak bicara orang. Mari bicara tantangan agar PSSI lebih dinamis. Tantangannya tidak orang. Kita membutuhkan orang yang bisa menjawab tantangan itu," ucap Haruna.

PSSI rajin menggelar KLB sejak 2011. (Foto: Putri Sarah Arifira/kumparan)