10 Instansi dan 6 Provinsi Terbanyak Dilaporkan ke Satgas Saber Pungli

Wiranto di Nusantara V Gedung DPR. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Sudah sekitar sembilan bulan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Selama waktu itu tim yang bentuk Presiden Joko Widodo itu telah menerima sejumlah laporan masyarakat terkait pungli.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebutkan ada lembaga negara dan daerah yang paling banyak dilaporkan masyarakat. "Ada 10 instansi pemerintah yang paling sering dilaporkan masyarakat karena diduga kerap melakukan pungutan liar," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Barat, Selasa (1/8) seperti dilansir dari Antara.

Lembaga negara tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan TNI.

"Instansi-instansi ini yang laporannya kami anggap berada di atas passing grade," ungkap Wiranto.

Terkait banyak aduan pungutan liar yang melibatkan 10 instansi itu, Wiranto mengaku telah menugaskan Satgas Saber Pungli segera menindak pihak-pihak yang terbukti meminta uang tanpa dasar aturan.

"Penindakan ini agar jumlah laporan maupun kasusnya dapat berkurang, dan lama-lama hilang. Tapi kayaknya kalau hilang itu masih perlu waktu," ujar Wiranto.

Sementara itu, Sekretaris Saber Pungli Pusat, Mayor Jenderal Andrie Soetarno, menjelaskan, ada beberapa daerah yang juga sering dilaporkan masyarakat. "Daerah yang banyak diadukan kepada kami itu ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung," kata dia.

Untuk Jawa Barat, Andrie mengatakan, kasus punglinya memang cukup parah. Bahkan sekitar empat bulan silam ada satu kantor yang mengurus perizinan di Jawa Barat seluruh pegawainya terjerat dalam OTT Saber Pungli.