13 Tahun Damai Aceh, Jangan Sampai Rusak Akibat Politik Sesaat

Peringatan 13 tahun perdamaian Aceh di Masjid Baiturrahman Banda Aceh, Rabu (15/8/18). (Foto: Zuhri Noviandi/kumparan)

Pemerintah Provinsi Aceh memperingati 13 tahun perdamaian Aceh, mengenang Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2015. Peringatan ini berlangsung di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Peringatan ini merupakan catatan sejarah Aceh setelah dirundung konflik yang berlangsung hampir selama hampir 30 tahun, hingga melahirkan perdamaian nota kesepahaman untuk menghentikan konflik yang ditandatangani oleh pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan perwakilan pemerintah Indonesia.

Upacara peringatan 13 tahun damai Aceh itu ditandai dengan menabuh rapai oleh Plt Gubernur Aceh, tokoh perdamaian, Pangdam Iskandar Muda, Polda Aceh, dan tokoh masyarakat, serta unsur pemerintahan.

Pantauan kumparan, Rabu (15/8), sejumlah warga juga tmenghadiri peringatan tersebut. Warga yang hadir duduk secara lesehan di lantai masjid. Sebagian dari mereka bahkan ikut merekam acara. Dalam peringatan tersebut pemerintah turut memberikan santunan kepada 50 anak yatim.

Peringatan 13 tahun perdamaian Aceh di Masjid Baiturrahman Banda Aceh, Rabu (15/8/18). (Foto: Zuhri Noviandi/kumparan)

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan, pemerintah bertugas mengisi perdamaian. 13 Tahun sudah proses perdamaian Aceh berlalu, selama itu pula banyak pembelajaran yang bisa dipetik bersama.

“Tantangan untuk merawat dan mengawal perdamaian ini masih cukup panjang. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama, di antaranya soal kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan dan sebagainya. Meski tantangan itu cukup berat, tapi kalau kita kompak dan bersatu, Insyaallah kita mampu mengatasi semuanya,” ujarnya.

Nova mengajak seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan semangat saling menghormati, menghargai, memperkuat toleransi dan menjauh dari segala bentuk kekerasan, serta mematuhi norma-norma budaya dan aturan hukum yang berlaku.

Peringatan 13 tahun perdamaian Aceh di Masjid Baiturrahman Banda Aceh, Rabu (15/8/18). (Foto: Zuhri Noviandi/kumparan)

Seorang anggota tim perunding GAM di Helsinki, Bakhtiar Abdullah, berpesan kepada seluruh masyarakat agar tidak perlu lagi mencurigai anggota atau pimpinan GAM. Karena sejak penandatanganan MoU, pihaknya telah sepakat sampai detik ini untuk tetap menjaga persatuan.

“Tidak perlu lagi curiga kepada anggota atau pimpinan GAM, karena itu akan menjadi lubang untuk merusak kepercayaan yang telah terbina,” ujarnya saat memberikan kata sambutan.

Bakhtiar Abdullah menyerukan pada semua pihak terkait untuk segera menyelesaikan tanggung jawab yang disepakati dalam MoU. Sebab masih ada aturan yang belum diselesaikan seperti korban konflik yang masih belum mendapatkan hak mereka, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan pengadilan HAM yang belum terbentuk sampai saat ini.

“Pemerintah diharapkan agar mengambil tanggung jawab besar untuk memelihara damai. Harus melibatkan ulama dalam pembangunan dan meminta nasihat-nasihat untuk mengobati penyakit masyarakat,” sebutnya.

“Tahun ini adalah tahun politik. Kita harus menjaga jangan sampai kepentingan politik sesaat bisa merusak perdamaian. Persaingan antar-calon legislatif di Aceh harus berdasarkan kaidah akhlak, tidak mengadu domba dan harus fair,” pesan Bakhtiar Abdullah.