26 Koruptor yang Dicabut Hak Politiknya Sepanjang 2013-2017

kumparanNEWS

18 September 2018 20:22 WIB

Ilustrasi KPK (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Dibatalkannya aturan untuk eks koruptor nyaleg dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 membuat KPK putar otak. Lembaga antirasuah itu akan lebih memperbanyak tuntutan pencabutan hak poliltik kepada para terdakwa kasus korupsi.

"Menurut KPK, pembatasan hak narapidana korupsi untuk mencalonkan perlu dilakukan," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (18/9).

Menurut Febri, pihaknya sudah beberapa kali menerapkan tuntutan pencabutan hak politik kepada terdakwa korupsi. Beberapa di antaranya kemudian sudah dikabulkan oleh Pengadilan Tipikor.

"Sesuai kewenangan KPK, telah diajukan penuntutan pencabutan hak politik terhadap politisi yang melakukan korupsi, khususnya mereka yang dipilih oleh rakyat baik sebagai kepala daerah ataupun Anggota DPR/DPRD," sambungnya.

Febri lantas menyebut bahwa dalam rentang tahun 2013-2017, ada setidaknya 26 koruptor yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Lamanya pencabutan hak politik tiap koruptor pun berbeda-beda.

Berikut 26 nama politisi yang menerima pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

1. Mantan Kakorlantas Polri, Inspektur Jenderal (Purn) Djoko Susilo

2. Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq

3. Mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal

4. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas urbaningrum

5. Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah

6. Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin

7. Mantan Ketua Komisi VII DPR, (Alm) Sutan Bhatoegana

8. Mantan Wali Kota Palembang, (Alm) Romi Herton

9. Mantan Bupati Karawang, Ade Swara

10. Mantan Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang

11. Mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin