31 Bupati Bertemu Jokowi, Bahas Inflasi, Isu PKI hingga Antek Asing

12 November 2018 17:35 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jokowi bertemu sejumlah Bupati di Istana Merdeka Jakarta, Senin (12/11/2018). (Foto: Jihad Akbar/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi bertemu sejumlah Bupati di Istana Merdeka Jakarta, Senin (12/11/2018). (Foto: Jihad Akbar/kumparan)
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan 31 orang bupati di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/11). Dalam pertemuan kurang dari dua jam itu, Jokowi dan para bupati membahas masalah inflasi, isu PKI hingga antek asing.
ADVERTISEMENT
Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mardani H Maming mengungkapkan, dalam pertemuan itu Jokowi mengintruksikan para kepala daerah menjaga kestabilan harga. Hal itu dilakukan untuk menjaga inflasi menjelang pergantian tahun.
"Pak Presiden menginstruksikan untuk kestabilan harga, khsususnya inflasi di tahun baru ini para kepala daerah sama-sama semuanya menjaga," kata Mardani yang pernah menjadi bupati Tanah Bumbu ini usai pertemuan.
Dalam pertemuan itu juga, kata Mardani, Jokowi menjelaskan terkait isu hoaks PKI yang selama ini mengganggunya karena dia disebut anggota PKI. Mardani mengatakan isu tersebut tak relevan karena PKI dibubarkan tahun 1965, sementara Jokowi baru lahir di tahun 1961.
Isu selanjutnya yang diperbincangkan yakni terkait tenaga kerja asing dan antek asing. Mardani menjelaskan Jokowi telah memberikan pengertian saat ini tenaga kerja asing di Indonesia tak mencapai 0,03 persen.
ADVERTISEMENT
Bahkan tak hanya itu, di masa pemerintahan Jokowi banyak aset negara yang kini telah dikuasai Indonesia. Seperti Blok Mahakam, Blok Rokan, hingga Freeport.
"Sekarang banyak investasi negara yang kembali ke negara misalnya minyak, Freeport, semua kan tidak mudah diambil alih. Kalau membuktikan beliau pro asing, pada kenyataannya sekarang sudah kembali ke Indonesia," ujarnya.
Mardani menegaskan, para bupati juga siap untuk menjawab pertanyaan terkait isu-isu tak benar itu.
"Beliau kan Kepala Negara, kita sebagai bupati harus jawab itu. Kalau benar tidak masalah kalau tidak benar ya kita wajib bela," jelas Mardani.
Dalam kesempatan yang sama, Waketum Apkasi Abdullah Azwar Anas menambahkan, Jokowi telah menjawab isu-isu yang menyerang pemerintah secara lugas.
ADVERTISEMENT
"Jadi para bupati tadi berharap Bapak Presiden menjawab karena ini isu di medsos menyibukkan bupati menjawab. Kita terima kasih karena Presiden sudah memberikan jawaban lugas," tegas Bupati Banyuwangi tersebut.