4 Benteng Jokowi di Lingkaran Istana

Presiden Jokowi (Foto: Cornelius Bintang/kumparan)

Menjelang sisa masa jabatannya, Presiden Jokowi kembali melantik beberapa pejabat yang ditempatkan dalam lingkup Istana Kepresidenan. Salah satunya yang menyita perhatian adalah diangkatnya Politikus Golkar Ali Mochtar Ngabalin sebagai staf ahli utama Kepala Staf Kepresidenan beberapa waktu yang lalu.

Nama Ngabalin memang tak asing terdengar. Ia merupakan kader partai Golkar yang sebelumnya juga merupkan kader dari Partai Bulan Bintang. Di Pilpres 2014, Ngabalin menjadi salah satu anggota timses Prabowo yang terbilang sering menyerang Jokowi dengan komentar pedas.

Masuknya Ngabalin dalam lingkaran Istana menambah daftar jajaran pejabat yang memilki fungsi sebagai 'bumper' Presiden. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Ngabalin diberi tugas untuk meningkatkan komunikasi politik Istana ke berbagai segmen. Mulai dari meluruskan berbagai isu dan serangan ke Jokowi hingga menyampaikan berbagai capaian pemerintah.

Ngabalin mengklaim dirinya sebagai jubir pemerintah yang menjadi benteng saat serangan bertubi-tubi datang ke pemerintah.

Sebenarnya, di lingkungan Istana, sejauh ini sudah ada beberapa orang yang seakan menjadi 'bumper'Jokowi. Merekalah yang seringkali dimintai keterangan ketika ada sejumlah isu atau kebijakan yang menjadi sorotan. Kumparan merangkum para pejabat tersebut.

kumparan merangkum para pejabat yang menjadi benteng Jokowi.

1. Johan Budi

Jubir Presiden Johan Budi (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Sebelum menjabat sebagai juru bicara Presiden Jokowi, pria kelahiran 29 Januari 1967 ini merupakan salah satu pejabat yang diperhitungkan di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Terhitung beberapa kali Johan Budi menjabat petinggi di lembaga antirasuah tersebut. Mulai dari Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Juru Bicara, hingga pernah menjadi PLT pimpinan lembaga tersebut di tahun 2015.

Ia kemudian ditunjuk oleh Presiden Jokowi pada tanggal 12 Januari 2016 sebagai Juru Bicara Presiden. Tugasnya pun tak mudah. Ia pun harus siap dengan rentetan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo. Tugas utamanya tentunya menjadi benteng Presiden dalam menjelaskan berbagai kebijakan, mengklarifikasi berbagai isu saat Presiden tak memberikan keterangan kepada publik.

Salah satu lainnya adalah mengkoordinasikan humas antar kementerian. Tugasnya sebagai Jubir pun setara dengan eselon I-A atau kepala badan. Tak hanya itu ia difasilitasi enam staf yang terdiri atas empat staf fungsional dan dua staf administratif.

2. Pramono Anung Wibowo

Pramono Anung. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Politikus PDIP kelahiran Kediri Jawa Timur, 11 Juni 1963 sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014.

Ia ditunjuk menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia menggantikan Andi Widjajanto. Pramono pun dilantik, Rabu (12/8).

Tak seperti jabatan sebelumnya, kali ini ia mempunyai tugas yang terdiri dari beberapa bagian. Dilansir dari situs http://setkab.go.id/, ada 3 tugas yang wajib dikerjakan selama menjadi kepercayaan orang nomor satu di Indonesia.

a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan dan kemaritiman.

b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;

c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemenntah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman.

Dalam praktiknya, Pramono adalah orang yang bertugas memberikam penjelasan ke publik saban ada kebijakan baru pemerintah. Ketika ada keputusan diambil oleh pemerintah dan konferensi pers digelar Istana, hampir selalu Pramono yang memberikan keterangan dengan didampingi oleh para menteri terkait.

Saat baru menjabat, Pramono mengaku mendapat tugas memperbaiki komunikasi politik Jokowi dengan partai partai serta DPR. Latar belakangnya sebagai mantan wakil ketua DPR dan sekjen PDIP diharapkan dapat memperbaiki lobi pemerintah baik ke partai koalisi maupun oposisi.

3. Moeldoko

Moeldoko terima perwakilan buruh di Istana (Foto: dok. Kemenaker)

Menggantikan Teten Masduki, Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Kepresidenan di Istana Negara Rabu (17/1/2018). Pelantikannya bersamaan dengan politikus Golkar Idrus Marham yang saat itu menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial.

Dengan berlatar belakang TNI, ada sejumlah tugas yang diemban Moeldoko misalnya mengelola isu-isu strategis termasuk penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan dan pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang harus dilakukan.

Ia juga harus memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis penyelesaian masalah secara komprehensif, percepatan pelaksanaan dan pemantauan program prioritas nasional serta tugas lain yang diberikan Presiden.

Moeldoko pun segera tancap gas. Terhitung beberapa kali yang bersangkutan menjadi benteng Presiden Jokowi kala orang nomor satu di Indonesia tersebut diterpa isu-isu negatif. Termasuk ketika Jokowi dihadapkan beberpa persoalan bangsa seperti persoalan banyaknya TKA yang ada di Indonesia. Hingga yang terbaru adalah rentetan aksi teror yang menimbulkan banyak korban.

"Jadi kalau ada sebagian kecil yang menyuarakan bahwa Presiden selalu miring dalam konteks itu menurut saya perlu disudahilah. Enggak perlu lagi dieksploitasi dan seterusnya," kata Moeldoko beberapa waktu lalu.

Moeldoko pun diharapkan dapat mendekati kalangan Islam.terbukti,beberapa kali Moeldoko "ditugaskan" bersafari ke ponpes di sejumlah provinsi di Indonesia. Belakangan, Moeldoko kembali menyita perhatian publik dengan idenya untuk mengaktifkan kembali Koopssusgab.

Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan pentingnya pasukan elite TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Moeldoko menyodorkan ide Koopsusgab meski Menkopolhukam Wiranto belum sekali pun menyinggung soal pasukan elite ini.

Moeldoko pun sempat menegaskan dirinya sebagai benteng Presiden.

"Berilah kesempatan kepada Presdien untuk bekerja dengan tenang jangan diganggu hal-hal yang menurut saya tidak substansif. Terhadap hal-hal seperti itu ya saya terdepan untuk berbicara untuk membela," ujar di Istana (24/4).

4. Ali Mochtar Ngabalin

Ali Mochtar Ngabalin menjadi jubir Jokowi (Foto: istimewa)

Kembali ke Ngabalin, sosok ini dianggap yang cukup kontroversi. Bagaimana tidak, di awal karirnya ia merupakan bagian dari Partai Bulan Bintang. Ia pun menjadi anggota DPR perwakilan PBB periode 2004-2009. Kemudian, pada 2010 Ngabalin pindah ke Golkar. Ngabalin, selain sebagai politikus juga dikenal sebagai mubalig.

Saat di Golkar, ia bergabung dengan kubu Abu Rizal Bakrie untuk mendukung lawan politik Jokowi yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ia pun tak tanggung-tanggung membela mantan danjen kopassus tersebut. Sebagai Direktur Politik Tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 lalu. Kala itu, KPU sudah menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Ia menyebut perjuangan Prabowo-Hatta belum selesai. Ia bahkan menyebut akan mendesak Tuhan untuk berpihak kepada paslon capres-cawapres yang kala itu mendapat nomor urut 1. Pernyataannya itu terekam dalam video acara halal bihalal yang diadakan tim Prabowo-Hatta di Rumah Polonia yang diunggah ke Youtube.

"Perjuangan yang kita lakukan tidak berhenti sampai di sini dan kita mendesak Allah SWT berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada Prabowo-Hatta," ujar Ngabalin pada 7 Agustus 2014.

Kontroversi Ngabalin selanjutnya masih pada saat Pilpres 2014. Saat itu, ia mengakui telah berpidato yang menyatakan mendesak Tuhan membantu Prabowo karena gemas melihat Ketua Umum Partai Gerindra itu terus diserang dan difitnah.

Ngabalin mengaku gemas karena bantuan Tuhan tak kunjung turun.

"Kita gemas, kapan Tuhan turunkan (bantuan ke Prabowo). Kita desak Allah turunkan bala tentaranya tolong Prabowo. Dia lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, gitu maksudnya, dan itu pernyataan kepada siapapun tidak ada masalah," tuturnya.

Siapa yang menyangka, kini sosok lantang yang kerap kali menyampaikan pernyataan tersebut berbalik arah dengan bekerja untuk Jokowi. Ia sebagai staf tenaga ahli utama, di bawah Deputi IV bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo. Tugasnya adalah mengklarifikasi penjelasan yang sebenarnya tentang pencapaian oleh pemerintah.

"Kemudian paling tidak semua fitnah yang dituduhkan kepada Presiden dan pemerintah bisa kita meluruskan, menyampaikan berita yang benar di Istana," tandasnya.

Menurut pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing, ditunjuknya pejabat-pejabat tersebut sebagai langkah Presiden Jokowi untuk menjalin komunikasi dengan semua pihak. Hal ini untuk menangkis isu-isu negatif yang selama ini menerpanya.

"Saya pikir ini bukan konsep membentengi tapi komunikasi paling pas adalah menjalin komunikasi politik. Nah sekarang kan Jokowi dihadapkan pada 3 persoalan yang walaupun gak benar yaitu persaoalan pertama komunisme, anti islam dan pro China," katanya kepada kumparan, Kamis (24/5).

"Mereka itu bisa menjalin komunikasi politik nanti dengan yang selama ini memberikan kritik terhadap Jokowi," imbuhnya.

Kendati demikian, ia tak menampik hal tersebut dimanfaatkan orang nomor satu di Indonesia tersebut untuk menjamin kemenangan dalam pilpres 2019 mendatang.

"Saya kira bisa dimaknai ke sana. Betul tidak terlepas dari situ tapi bukan salah satu. Bukan satu-satunya," tandasnya.