4 Capaian Indonesia di DK PBB Selama 3 Bulan Bertugas

28 Maret 2019 19:37 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rapat sidang dewan keamanan PBB Foto: Reuters/Brendan McDermid
zoom-in-whitePerbesar
Rapat sidang dewan keamanan PBB Foto: Reuters/Brendan McDermid
ADVERTISEMENT
Sejak 1 Januari 2019, Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama tiga bulan bertugas di organisasi inti PBB tersebut, Kementerian Luar Negeri menyatakan ada sejumlah capaian yang sudah dibuat Indonesia.
ADVERTISEMENT
Berikut ini kumparan rangkum capaian Indonesia selama 3 bulan menjalankan peran sebagai anggota tidak tetap anggota DK PBB:
1. Dukungan Terhadap Palestina
Warga mengibarkan bendera Palestina. Foto: REUTERS / Mohammed Salem
Selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia berkomitmen untuk mendukung perdamaian di Palestina. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan membawa isu perdamaian Palestina ke sidang resmi DK PBB di New York pada 22 Januari 2019.
“Di situ selalu dibahas isu perdamaian di Palestina, nah ini sekaligus menjadi pertama kali isu ini dibahas di tahun 2019, Menlu (Retno Marsudi) menyampaikan kembali dukungan terhadap Palestina dan mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan two state solution dan perlunya penanganan krisis kemanusiaan di Gaza,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Febryan Ruddyard saat menggelar konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).
ADVERTISEMENT
Selain melalui forum internasional, perhatian Indonesia terhadap Palestina juga dilakukan dengan mengunjungi kamp pengungsi Palestina di Amman, Yordania.
“Menlu melakukan penandatanganan perjanjian bantuan kemanusiaan sebesar USD 1 juta dan tanda tangan dilakukan dalam kunjungan bersama dengan pihak UNRWA (Badan PBB yang menanggulangi pengungsi Palestina),” jelas Ruddyard.
Ruddyard juga mengatakan Indonesia juga telah memberi bantuan berupa peningkatan kapasitas bagi warga Palestina di bidang kewirausahaan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Penanggulangan Terorisme
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Febrian Ruddyard. Foto: Darin Atiandina/kumparan
Selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia juga memastikan semua tindakan terorisme mendapatkan perhatian setara di DK PBB.
“Indonesia menjadi pihak yang memprakarsai Press Statement DK PBB mengenai aksi-aksi terorisme yang terjadi di Afghanistan, Filipina, Iran, India, dan Selandia Baru,” kata Ruddyard.
ADVERTISEMENT
Indonesia juga memprakarsai pembahasan di DK PBB mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan pendanaan terorisme bersama Prancis, Peru, Australia, dan Tunisia di New York 31 Januari lalu.
Selain itu, bersama dengan Peru, Indonesia menyelenggarakan diskusi mengenai upaya DK PBB dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di New York 21 Februari 2019.
3. Kontribusi Bagi Perdamaian di Afghanistan
Menteri Luar Negeri (Menlu) Afghanistan Salahuddin Rabbani (kiri) berjabat tangan dengan Menlu RI Retno Marsudi (kanan) di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (15/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Selain Palestina, Indonesia juga berkomitmen untuk berkontribusi bagi perdamaian Afghanistan selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Hal itu ditunjukkan dengan mengeluarkan resolusi mengenai perpanjangan mandat misi UNAMA.
“Kita berhasil mengeluarkan Resolusi DK PBB 2460 mengenai perpanjangan mandat misi PBB di Afghanistan,” kata Ruddyard.
Resolusi DK PBB 2460 menjadi resolusi pertama untuk Indonesia di tahun 2019. Indonesia bersama Jerman memimpin pembahasan resolusi tersebut yang kemudian disahkan secara konsensus pada 15 Maret 2019.
ADVERTISEMENT
“Ini tentunya achievement tersendiri untuk tim DK PBB di New York yang mana proses resolusi itu tidak mudah, ada negosiasi dan konsultasi ke berbagai pihak,” papar Ruddyard.
4. Resolusi DK PBB
Ilustrasi logo PBB Foto: Reuters
Selain Resolusi DK PBB untuk Afghanistan, Indonesia juga berkontribusi dalam pembentukan resolusi DK PBB lainnya. Salah satunya yakni resolusi tentang upaya perdamaian dan keamanan di Afrika.
“Indonesia juga telah jadi sponsor DK PBB 2457 mengenai upaya perdamaian di Afrika pada 27 Februari 2019, intinya kita berhasil menjadi co-sponsor dan memasukkan 1 paragraf mengenai pembinaan masyarakat sipil oleh MPP PBB,” kata Ruddyard.
“Ini flaghsip-nya peacekeeper, Indonesia juga menyertakan bagaimana melakukan pembinaan masyarakat sipil dalam isu perdamaian,” tutup Ruddyard.