5 Kontrak Politik SBY Normatif dan Umum untuk Semua Capres

SBY resmikan Pasar Murah Demokrat di DPP Demokrat (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Sidang pertama Majelis Tinggi terkait sikap Partai Demokrat di laga pilpres 2019, menghasilkan kontrak politik yang harus ditandatangani capres-cawapres yang diusung Demokrat. Mulai dari tegas mendukung Pancasila sebagai ideologi bangsa, hingga menghindari politik identitas.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyebut kelima poin yang dijabarkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tergolong normatif dan umum bagi semua capres.

"5 kontrak politik itu normatif dan umum bagi capres manapun. Tidak berkaitaan dengan konsesi politik siapa capres dan cawapersnya atau kalau mendukung dapat apa," ujar Adi kepada kumparan, Kamis (12/7) malam.

Meski normatif dan umum, Adi mengapresiasi isi kontrak politik tersebut. Salah satunya poin yang mensyarakatkan capres yang diusung demokrat tidak membuka peluang bagi ideologi lain untuk masuk ke Indonesia, termasuk komunisme dan negara agama.

"Tapi sekali pun ini normatif dan universal, di Indonesia ini muncul kelompok-kelompok komunisme dan Islam. Saya kira itu bagus untuk ingatkan kita bersama, melawan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," papar Adi.

Sementara itu terkait pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Adi menilai hingga kini AHY masih diplot sebagai cawapres. Namun, banyak effort yang harus dilakukan AHY mengingat dirinya belum punya pengalaman sebagai pejabat publik.

"Kalau lihat agresivitas dan manuvernya, diplot sebagai cawapres. Kalau dilihat, dia unggul berdasarkan hasil survei, target paling idealnya cawapres, elektablitas lebih ke arah cawapres," ucap Adi.

"Tapi AHY belum berpengalaman di politik, belum pernah jadi pejabat publik. AHY itu harus realistis itu susah gitu lho. Dia ke prabowo mentah, Jokowi mentah, JK mentah," imbuhnya.