5 Kritik Tajam Para Tokoh soal Penunjukan Iwan Bule Pj Gubernur Jabar

Mendagri lantik Iwan Bule jadi Pj Gub Jabar. (Foto: Dok. Humas Kemendagri)

Komjen Mochamad Iriawan atau Iwan Bule telah resmi menjabat sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat sejak dilantik Senin (18/6). Namun penunjukannya justru menuai kritik dari sejumlah tokoh.

Tak sedikit yang menyalahkan pemerintah atas keputusan pemilihan Iwan Bule, menyusul penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018. Berikut lima tokoh yang menyampaikan kritiknya terkait penunjukan Iwan Bule.

1. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Feri Amsari

Selain dari politikus karena terkait urusan Pilgub, muncul juga protes dari akademisi. Salah satu akademisi yang ikut berteriak lantang yakni dosen hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari.

Menurut Feri, sesegera mungkin, Mendagri Tjahjo Kumolo harus membatalkan penetapan M Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar.

"Bagiku ini upaya ke sekian kali dari Kemendagri menarik polisi ke ranah politik. Hal itu bertentangan dengan tugas utama kepolisian dalam Pasal 30 UUD 1945. Artinya langkah itu adalah tindakan ikonstitusional, bertentangan dengan UUD 1945," kata dia.

Dia menyampaikan, apa yang dilakukan Kemendagri juga berpotensi menimbulkan kegaduhan. Mengingat, ada salah satu calon di Pilgub Jabar yang berasal dari kepolisian, dan hal ini juga akan berujung pada kepercayaan ke pemerintah. "Menteri harus mencabut kembali pilihan ini. Demi menghormati konstitusi," tutup Feri.

2. Cagub Jabar Sudrajat

Calon nomor urut tiga ini tak ketinggalan menanggapi dipilihnya Iwan Bule sebagai Pj Gubernur. Sudrajat menilai penunjukan perwira itu bersifat subjektif.

"Tentang Pak Iriawan ini kan sangat subjektif kalau saya memberikan komentar. Tapi kenyataanya pemerintah sudah memberikan komentar di mana tetap Komisaris Jenderal M Iriawan dilantik," ujar Sudrajat saat berbincang dengan kumparan.

Sudrajat juga sempat mempertanyakan, mengapa mesti jenderal polisi yang dipilih. Bukan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau intervensi pemerintah ya memang ini sudah kebijakan pemerintah. Jadi kalau masalah intervensi ya memang ini di tangan pemerintah. Hanya kan memang masyarakat Jabar mengharapkan kenapa harus jenderal polisi jadi plt?" ungkapnya.

Mendagri lantik Iwan Bule jadi Pj Gub Jabar. (Foto: Dok. Humas Kemendagri)

3. Presiden PKS Sohibul Iman

Dalam menanggapi terpilihnya Iwan Bule, Sohibul mengatakan pemerintah saat ini seperti sedang bermain petak umpet.

“Ini bernegara seperti main petak umpet. Di bulan Februari tahun ini, rencana ini sudah dibatalkan oleh Menkopolhukam (tentu atas persetujuan bahkan besar kemungkinan atas perintah Presiden),” kata Sohibul melalui pesan singkat kepada kumparan.

“Beraninya fait accompli (menohok dan memperdaya) rakyatnya sendiri. Sulit dicerna akal sehat,” lanjut dia.

4. Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Fadli Zon menyebut pemerintah telah membohongi publik, karena usulan penunjukan Pj Gubernur dari Polri jauh-jauh hari telah ditarik oleh pemerintah. Tetapi, nyatanya hari ini usulan tersebut tetap saja diwujudkan.

"Pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik. Bahkan penipuan terhadap rakyat," ujar Fadli melalui akun Twitternya, @fadlizon.

Menurut Fadli, Iwan Bule memang sudah diplot menjadi Pj Gubernur Jabar. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhannas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana tersebut.

"Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jabar, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya?" ucap politikus Gerindra itu.

5. Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik

Rachland Nashidik berpendapat, pemerintah telah melakukan beberapa kesalahan. Dia menyebut, penunjukan polisi yang akrab disapa Iwan Bule menjadi Pj Gubernur Jabar hanya memenuhi kepentingan politik pemerintah, bukan publik.

“Kesalahan pertama, pemerintah memilih melayani kepentingannya sendiri, bukan melayani kebutuhan publik,” katanya melalui pesan singkat kepada kumparan.

“Tidak ada kebutuhan yang masuk akal atau dapat diterima untuk memaksakan menempatkan polisi aktif sebagai pelaksana tugas gubernur, padahal sejak awal publik menentangnya,” sambungnya.

Maka dari itu, kata dia, penunjuka Pj gubernur dari unsur Polri patut dicurigai dan terindikasi ada motif politik. Rachlan menambahkan, kesalah kedua pemerintah terkait penunjukan Pj gubernur dari unsur Polri sangat menganggap enteng kritik publik.