5 Upaya Indonesia Tolak Pengakuan Yerusalem jadi Ibu Kota Israel

Presiden Jokowi Konfrensi Pers Soal Palestina. (Foto: Dok.Biro Pers Setpres)

Dalam Sidang Majelis Umum PBB, Kamis (21/12), sebanyak 128 negara mendukung resolusi yang menolak pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel oleh AS. Hanya sembilan negara yang menolak resolusi tersebut termasuk AS dan Israel. Sementara sebanyak 35 negara lain menyatakan abstain.

Indonesia merupakan satu dari 128 negara yang mendukung resolusi tersebut. Tidak mengejutkan memang, karena sudah sejak lama Indonesia mendukung kedaulatan Palestina. Keputusan Presiden AS, Donald Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel juga dianggap melukai sebagian besar rakyat Indonesia.

Sejak Trump memutuskan memindahkan kedubes AS ke Yerusalem pada Rabu (6/12), Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk menolak keputusan tersebut.

kumparan (kumparan.com) merangkum sejumlah upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia soal polemik Yerusalem, sebagai berikut :

1. Kecam keras keputusan Donald Trump

Pernyataan sikap Jokowi terhadap pernyataan Trump. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Kecaman keras dilayangkan Presiden Joko Widodo atas sikap Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Jokowi menilai, sikap itu bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi saat berbicara di Istana Bogor, Kamis (7/12).

Jokowi secara tegas juga menyatakan bahwa rakyat Indonesia akan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

"Saya dan rakyat Indonesia tetap konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945," ujar Jokowi.

2. Diplomasi maraton Menteri Luar Negeri

Menlu Retno Bertemu Menlu Palestina di Yordania (Foto: Dok. Kemenlu)

Bukan hanya kecaman, Jokowi juga mengutus Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi untuk menempuh jalur diplomasi dalam menyelesaikan polemik Yerusalem. Pada Minggu (10/12), Retno memulai diplomasi maratonnya ke sejumlah negara.

Negara pertama yang dikunjungi Retno adalah Yordania. Setelahnya, alumnus Universitas Gajah Mada ini melanjutkan perjalanannya ke Istanbul, Turki dan mengakhirinya di Brussels, Belgia.

"Saya pagi ini bertolak ke Amman untuk bertemu Menlu Palestina dan Menlu Yordania. Dari Amman ke Istanbul untuk pertemuan para Menlu OKI dan dampingi Presiden dalam KTT OKI," kata Retno LP Marsudi kepada kumparan (kumparan.com), Minggu (10/12).

Dipilihnya Belgia bukan tanpa alasan, karena Brussels merupakan markas Uni Eropa. Upaya diplomasi dilakukan dengan melobi negara-negara Barat untuk tidak mengikut langkah Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

3. Usulkan enam poin penting di KTT OKI

Joko Widodo Hadiri KTT LB OKI di Istanbul. (Foto: dok. Laily Rachev - Biro Pers Setpres)

Pada KTT Luar Biasa OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), Presiden Jokowi menyampaikan penolakannya atas pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel oleh Donald Trump.

Jokowi juga mengajak seluruh negara OKI untuk bersatu dan mengenyampingkan segala perbedaan untuk membela Palestina.

Pada KTT yang berlangsung di Istanbul, Turki, Rabu (13/12) itu Jokowi menyampaikan enam poin penting terkait persoalan Yerusalem.

"Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. Two-state solution adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina," papar Jokowi.

Lalu yang kedua, Jokowi mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.

"Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, untuk segera melakukannya," ungkap dia.

Keempat, Jokowi memaparkan, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik. "Termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI," jelas Jokowi.

Lalu yang kelima, anggota OKI harus mengambil langkah bersama untuk tingkatkan bantuan kemanusiaan. Selain itu juga perlu adanya peningkatkan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina.

"Keenam, OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB," tuturnya.

4. Tegas mendukung kedamaian di Palestina

Pidato Indonesia Soal Palestina di PBB. (Foto: Youtube @United Nations)

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Dian Triansyah Djani, berpidato di mimbar PBB saat pengambilan voting terkait Yerusalem.

Pada pidatonya, Dian mengatakan Amerika Serikat telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Sepanjang pidatonya, Dian menggunakan bahasa Inggris. Namun terdapat satu kalimat ia ucapkan dalam bahasa Indonesia sebagai penggambaran dukungan Indonesia pada Palestina.

"Indonesia tidak akan pernah mundur sejengkal pun dalam perjuangan kemerdekaan Palestina," ujar Dian dihadapan ratusan perwakilan negara-negara di seluruh dunia.

5. Dukung resolusi menolak keputusan AS di PBB

Majelis Umum PBB (Foto: AFP/Eduardo Munoz Alvarez)

Indonesia bergabung bersama 127 negara lain di seluruh dunia yang menentang keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Keputusan itu diambil dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Kamis (21/12) waktu setempat.

Wakil Tetap RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani menyatakan Indonesia memberikan suara mendukung resolusi PBB menentang pengakuan Trump terkait Yerusalem dalam pemungutan suara di sidang khusus.

Menurut Triansyah, alasan utama Indonesia mendukung penolakan itu karena keputusan Trump sangat berbahaya bagi keamanan Timur Tengah dan melukai perasaan umat Muslim.

Indonesia berpandangan, bagi masyarakat dunia, status kota suci Yerusalem (Al Quds-As Sharif) dijamin oleh seluruh Resolusi Dewan Keamanan maupun Majelis Umum PBB.

Karenanya Indonesia mengimbau masyarakat internasional untuk menolak keputusan AS, sebagai sesuatu yang bertentangan dengan berbagai kesepakatan internasional.