6 Kritik Prabowo untuk Pemerintah

Prabowo Subianto (Foto: Facebook/Prabowo Subianto )

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. menyampaikan sejumlah kritik untuk pemerintah. Mantan Danjen Kopassus itu menyoroti beberapa hal, mulai soal ekonomi, kedaulatan, hingga hukum.

kumparan merangkum beberapa hal yang dikritik Prabowo. Setidaknya ada enam kritik yang dilontarkan saat berbicara selama 40 menit dalam siaran live di akun Facebook-nya pada Selasa (19/6) malam.

1. Kemerdekaan Indonesia Terancam

Saat meminta rakyat Indonesia memilih pemimpin yang lebih baik dalam Pilkada Serentak 2018, Prabowo sempat menyinggung soal kemerdekaan. Dia mengatakan, saat ini bangsa Indonesia dalam kondisi lemah dan terpuruk akibat sistem ekonomi dan politik yang jauh menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa. Akibatnya, kedaulatan bangsa juga terancam karena segelintir orang kaya ingin menguasai seluruh aspek kehidupan, termasuk politik.

"Kemerdekaan dan kedaulatan kita terancam sekarang, mereka yang punya uang banyak hasil dari kelemahan dan juga merajalelanya korupsi, melemahnya lembaga-lembaga kita, makin banyak uang yang diambil, akibatnya kekuatan politik pun terancam," ujar Prabowo

Dia juga menuding ada gelagat kekuatan-kekuatan pemodal ingin menentukan hasil dari proses demokrasi baik itu Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019. "Sekarang saat-saat yang kritis, ada kekuatan-kekuatan yang punya uang merasa bisa menentukan Bupati, Wali Kota, Gubernur bahkan Presiden," tuturnya.

Prabowo Subianto (Foto: Facebook/Prabowo Subianto )

2. Pemerintah Menabrak Undang-undang dalam Pilkada

Masih saat berbicara seputar pilkada, Prabowo menyatakan ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan pemerintah.

“Kalau rakyat tidak sadar, atau rakyat mudah dibuai pemimpin yang dipilih meneruskan keadaan sekarang, maka 5 tahun akan diteruskan seperti keadaan sekarang. Patgulipat, segala macam bentuk korupsi, penyelewengan semakin canggih. Undang-undang dilabrak, keadilan hukum diabaikan. Kalau dilanjutkan keadaan semakin tidak baik untuk rakyat Indonesia,” tutur dia.

Karenanya, Prabowo berpesan agar hari krusial pada 27 Juni mendatang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia yakinkan pendukungnya agar kekayaan bangsa Indonesia, yang menurut Prabowo dikuasai bangsa asing, bisa direbut kembali.

“Puncak 27 Juni kita buktikan rakyat Indonesia ingin berdaulat, ingin berdiri di kaki kita sendiri, ingin menguasai kembali kekayaan rakyat Indonesia. Yakinkan bersama Gerindra dan mitra-mitra bahwa bangsa Indonesia tidak mau dijajah kembali, kita tidak mau dibohongi jadi embel-embel bangsa asing,” tutup dia.

3. Ekonomi Indonesia Lemah

Prabowo Subianto juga membicarakan kondisi ekonomi Indonesia, yang dinilainya saat ini sedang tidak dalam kondisi baik. Ia menyebut perekonomian di Indonesia berlangsung tanpa menghiraukan keadilan sosial masyarakatnya.

“Inti masalah bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa Indonesia yang diambil. Kekayaan bangsa Indonesia mengalir dan tidak tinggal di Indonesia. Saya katakan berkali-kali, sudah bertahun-tahun dan inilah sebab kita selalu lemah,” kata Prabowo.

Ia menggambarkan banyak masyarakat Indonesia yang memiliki gaji kecil sehingga belum bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari. Indonesia juga dinilai memiliki anggaran terbatas untuk membayar gaji-gaji rakyatnya.

“Gaji kita sangat kecil, penghasilan kecil. Itu yang punya pekerjaan. Yang selalu dikatakan anggaran terbatas, tidak anggaran dan sebagainya. Alias maksudnya, tidak ada uang di Indonesia,” ucap dia.

Prabowo Subianto (Foto: Facebook/Prabowo Subianto )

Prabowo menjelaskan jika saat ini bangsa Indonesia justru meminjam uang untuk membayar bunga dan utang. Termasuk untuk membayarkan gaji-gaji masyarakatnya. Walau begitu, Prabowo tak menjelaskan siapa lembaga yang dimaksud.

“Tidak ada lembaga keuangan yang menjamin untuk biaya gaji. Tapi bangsa kita yang harus menerima kenyataan dan bangsa kita pinjem uang untuk bayar gaji pegawai. Keadaan ini membuat kita sungguh-sungguh lemah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia melihat banyaknya kekayaan negara yang berjatuhan karena dikendalikan oleh bangsa asing. Akibatnya, Indonesia banyak dirugikan terutama dari sektor ekonominya.

“Dengan tidak ada kekayaan, susahnya uang beredar, satu per satu aset bangsa, satu per satu lembaga-lembaga kita, satu per satuu kekayaan negara terus berjatuhan, dikendalikan dan dikuasai bangsa asing,” tutupnya.

4. TNI Lemah

Bukan hanya soal pilkada dan ekonomi, Prabowo juga mengkritik peran TNI saat. Mantan Danjen Kopassus itu merasa saat ini lemah.

"Tentara lemah, Angkatan Udara lemah, kita merasa kondisi ekonomi kita semakin memprihatinkan, menyusahkan kehidupan rakyat," kritik Prabowo.

Hanya saja, dia tidak menrinci lebih panjang maksud kata lemah yang dilontarkan.

Prabowo Subianto (Foto: Facebook/Prabowo Subianto)

5. Pemerintah Bagi-bagi Sembako

Prabowo juga mengkritik pemerintah yang terus membagi-bagikan sembako. Pembagian sembako dianggapnya tidak mampu memperkuat perekonomian rakyat.

"Pihak yang berkuasa melakukan aksi-aksi, untuk apakah membagi-bagi uang, bagi-bagi paket-paket tertentu atau melaksanakan kebijakan-kebijakan yang populis tapi pada hakekatnya ini tak memperkuat kedulatan ekonomi kita," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kekayaan alam Indonesia sudah sungguh dieksploitasi. Sehingga, pembagian paket atau uang sama sekali tidak menyelesaikan masalah inti ekonomi Indonesia,

6. Kehidupan Berbangsa Salah Alur

Prabowo ikut mengkritik masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinilainya sudah salah arah. Menurut dia, kehidupan bangsa sudah sangat menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

"Dan saya kira Saudara sudah paham benar apa yang menjadi pusat perhatian dari Partai Gerindra. Dari awal saya dan Partai Gerindra melihat bahwa arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini berada di arah dan alur yang salah," kata Prabowo, Selasa (19/6).

Prabowo mengatakan, sistem bernegara saat ini, baik sistem politik dan ekonomi menyimpang dari cetak biru yang dibangun oleh pendiri bangsa, menyimpang dari ideologi Pancasila dan UUD 1945. Dia menuding, saat ini banyak elemen masyarakat yang mulai tidak setia kepada Pancasila dan UUD 1945.