6 Panduan KPK Cegah Korupsi Korporasi

Peluncuran buku panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Korupsi di sektor perusahaan menjadi salah satu perhatian KPK. Untuk menekan praktik itu, KPK meluncurkan sebuah buku panduan pencegahan korupsi korporasi.

Dalam buku berjumlah 67 halaman, KPK merinci 6 hal yang bisa dilakukan para pelaku usaha untuk menghindari praktik suap-menyuap. Panduan tersebut juga mengacu pada pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 terkait korporasi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai korupsi korporasi sudah masuk dalam ranah yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan, Syarif melihat korporasi kerap dijadikan sebagai alat untuk menyembunyikan hasil korupsi.

"Contoh, Nazaruddin (eks Bendahara Umum Partai Demokrat) membuat 38 korporasi untuk menyembunyikan hasil korupsinya. Kedua, kasusnya Pak Akil Mochtar (eks Ketua Mahkamah Konstitusi) dan perusahaannya itu juga agak aneh-aneh, salah satunya yang jadi direkturnya itu sopirnya," ujar Syarif di sela acara peluncuran buku panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12).

Peluncuran buku panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Enam bentuk pencegahan itu, yakni:

1. Komitmen

Komitmen pimpinan merupakan hal mendasar dalam keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan korupsi. Dengan berkomitmen, pimpinan bisa membawa nama baik perusahaan, dengan membentuk kebijakan dan strategi untuk meminimalisir praktik korupsi.

2. Perencanaan

Perencanaan yang sistematis dan menyeluruh dibutuhkan agar perusahaan berjalan mapan. Misalnya, memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur pemidanaan korporasi, mengidentifikasi risiko korupsi, serta mengetahui peta risiko korupsi.

3. Pelaksanaan

Dalam tahap ini, korporasi dituntut untuk melaksanakan rencana pencegahan korupsi yang telah disusun. Secara garis besar, panduan ini memuat sejumlah bentuk aktivitas yang harus dilakukan oleh korporasi agar perusahaan terhindar dari praktik-praktik korupsi.

4. Evaluasi

Evaluasi dibutuhkan untuk menemukan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian para pegawai dalam bekerja.

5. Perbaikan

Setelah evaluasi rampung, konsistensi dan kesinambungan dalam pencegahan korupsi di korporasi harus dilakukan untuk memperbaiki segala perilaku pegawai yang memicu praktik korupsi.

6. Respons

Melalui tahapan ini, diharapkan muncul bentuk pelaksanaan pencegahan di internal korporasi yang dapat mendukung iklim perusahaan yang kondusif.