7 Kritik Amien Rais untuk Jokowi: Jual Negara hingga Sertifikat Tanah

Amien Rais (Foto: Antara/M Agung Rajasa)

Kritikan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, yang menyebut bagi-bagi sertifikat oleh Jokowi adalah ngibul alias kebohongan, memantik reaksi dari Jokowi maupun parpol pendukungnya. Apalagi, kritik itu membuat Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan geram.

Namun, kritikan tersebut sebenarnya bukan yang pertama dilontarkan oleh Amien Rais. Tokoh reformasi itu diketahui sebagai salah satu tokoh yang vokal memberikan berbagai kritik pedas selama Jokowi menjabat presiden.

Berikut kumparan (kumparan.com) rangkum 7 kritik terpedas Amien Rais kepada Jokowi dari awal pemerintahannya:

1. Jual Negeri untuk Antek Aseng dan Asing

Area pembangunan Apartement Meikarta, Bekasi (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

Amien Rais cukup getol mengkritik langkah pemerintah yang kerap bekerja sama dengan investor dari negara luar. Hal tersebut, dinilai Amien sebagai upaya menjual aset bangsa.

"Jadi, Pak Jokowi, jangan jual negeri ini kepada Asing dan Aseng," kata Amien saat orasi di acara Reuni Alumni 212 dan Maulid Akbar di Monas, Sabtu, 2 Desember 2017.

Ia juga menekankan, beberapa investasi asing atau swasta ia nilai telah menjual aset bangsa. Misalnya dengan pembangunan Meikarta serta pengoperasian PT Freeport Indonesia selama puluhan tahun. Soal Freeport, Amien sudah bicara lama dan mengulasnya dalam buku 'Selamatkan Indonesia'.

"Kami hanya menyampaikan, Pak Jokowi, reklamasi itu gawat. Meikarta gagal, dan investasi Freeport adalah aplus-aplusan," tambahnya.

2. Kurang Simpatik dengan Umat Islam

Doa bersama aksi reuni 212. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Amien mengungkapkan kekecewaannya dengan kebijakan Jokowi yang menurutnya terasa kurang simpatik dengan sebagian kalangan umat Islam. Salah satunya adalah saat massa aksi 411 datang ke Istana, Jokowi justru tidak tampak.

"Anda (Jokowi) dikenal sebagai tokoh jagoan blusukan, suka menyapa dan menemui langsung berbagai kalangan masyarakat luas. Namun ketika tokoh-tokoh umat Aksi Bela Islam itu mau sowan menemui Anda guna menyampaikan aspirasi mereka, Anda malahan pergi," kata Amien di kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2017.

Ia juga mengkritik Jokowi yang dianggap membiarkan usaha kriminalisasi terhadap ulama. Ia khawatir, nantinya akan banyak ulama dari berbagai kelompok yang tidak lagi berani menyuarakan kebenaran karena tekanan dan ancaman.

"Massa umat bisa jadi bingung. Massa itu bisa saja mengalami frustasi yang dapat bermuara pada letupan-letupan politik yang tidak kondusif bagi keamanan dan integritas negeri," tambahnya.

3. Lambat Selesaikan Masalah di Tanah Air

Jokowi meresmikan Bank Wakaf Mikro (Foto: Dok. BPMI)

Setahun setelah terpilih, Amien menilai Jokowi masih kurang sigap dalam menyelesaikan masalah yang ada. Saat mendatangi sebuah acara di Kampus Unismuh Makassar, Rabu, 5 Agustus 2015 lalu, Amien menyebutkan jika ia yang jadi Jokowi, ia akan memanggil para pemimpin lembaga tinggi negara serta tokoh-tokoh untuk duduk bersama mencari solusi.

"Jadi Jokowi harus cepat ambil tindakan, karena kalau yang tadi dukung bisa jadi anti. Saya doakan mudah-mudahan ada perubahan. Seperti kata HT, orang sakit cepat diobati sebelum sampai diopname," ujarnya.

Kritikan Amien tersebut ditanggapi oleh Jokowi yang mengaku cukup punya pengalaman di kota maupun provinsi untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan pengalamannya, Jokowi menyebutkan jika bicara soal masalah ekonomi, hal tersebut terhitung fluktuatif.

"Begini sudah saya perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7 persen. Ini kita harapkan mentok, tek. Kemudian pada semester II itu merangkak naik," tegas Jokowi di Istana Bogor, Rabu 5 Agustus 2015.

4. Jokowi Ingin Remake Film G302/PKI untuk Milenial

Jokowi dan Panglima TNI nobar Film G30S/PKI (Foto: Istimewa)

Niat Jokowi untuk me-remake film G30S/PKI agar lebih sesuai dengan kaum milenial tak luput dari kritikan Amien. Amien mengaku curiga dengan niatan Jokowi tersebut.

"Sejarah tidak bisa diputar balik, enggak boleh, itu sudah berdasarkan research. Jadi, Arifin Noer (pembuat film G30S/PKI) tidak main-main membuat film itu, Jadi saya curiga, kalau dia (Jokowi) mau buat film yang baru, saya curiga sekali," kata Amien di Hotel Mercure, Ancol, Kamis 21 September 2017.

Ia meminta, Jokowi tidak memberikan kesempatan kepada PKI untuk bangkit kembali. Ia juga mengkritik Jokowi yang ia nilai diam saja saat isu PKI bangkit muncul, namun justru membubarkan HTI.

"Anggota DPR yang perempuan itu sudah mengatakan sekarang 20 juta, PKI mau bangkit, itu diam saja. Sementara HTI dibubarkan. Itu Jokowi kayak gitu ya. Ini harus jalan, yang menentang (pemutaran film G30S/PKI) itu pasti PKI. Yang tidak setuju ini diputar, pasti PKI," ungkap Amien.

5. Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur

Ilustrasi simulasi manasik haji (Foto: Flickr)

Pada pertengahan 2017 lalu, Jokowi ingin pengelolaan tabungan dana haji diinvestasikan ke sektor infrastruktur. Jokowi ingin mencontoh Malaysia yang memiliki lembaga Tabung Haji dan dananya diinvestasikan ke proyek pembangunan seperti tol dan pelabuhan.

Hal tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Amien Rais yang menilai, rencana penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur menciderai amanat keagamaan. Sebab, pelayanan perjalanan haji Indonesia menurutnya jauh memadai dibandingnya dengan negara lain seperti Malaysia, Iran, atau Turki.

"Jangan karena sudah mentok cari dana pembangunan infrastruktur, lantas secara serampangan dana haji mau diserbu. Mohon rencana ini dibatalkan," kata dia.

Ia juga menyebutkan, masih banyak cara lain untuk memperoleh dana pembangunan infrastruktur. Hal tersebut ia ungkapkan di kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2017.

6. Perppu Ormas

Aksi Damai Tolak Perppu Ormas (Foto: Wahyuni Sahara/kumparan)

Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organissasi Masyarakat dinilai oleh Amien Rais sebagai kesalahan besar Jokowi. Ia juga sempat meminta Jokowi untuk berpikir ulang tentang aturan pembubaran ormas yang berakhir dengan pembubaran HTI tersebut.

"Setelah menerbitkan Perppu Ormas itu, saya menilai itu langkah fatal Jokowi. Dia sudah mengabaikan fatwa-fatwa. Jadi perancang-perancang Perppu ini adalah orang yang mengidap Islamphobia," kata Amien di Bandung, Kamis 13 Juli 2017.

Saat itu, ia khawatir berawal dari HTI, ormas lainnya kan turut menjadi sasaran empuk Perppu tersebut, misalnya FPI. Padahal, menurut Amien, jika ada Ormas yang menawarkan ideologi di luar Pancasila, harusnya tidak perlu dibubarkan tetapi cukup dipanggil lalu diberi batas atau kekangan tertentu.

"Karena ini berbahaya ya. Jadi saya khawatir langkahnya Jokowi ini dari salah ke keliru. Jadi Perppu ini sebaiknya ditolak," katanya.

7. Bagi-bagi Sertifikat Tanah

Joko Widodo bagikan sertifikat tanah di Tabanan. (Foto: dok. Biro Pers Setpres)

Amien menilai kegiatan bagi-bagi sertifikat tanah oleh Jokowi sebagai 'pengibulan'. Sebab, menurut Amien, 74 persen tanah di negeri sudah dikuasai oleh pihak tertentu.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Bandung Informal Meeting' yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu 18 Maret 2018.

Namun, kali ini kritikan Amien tersebut memicu amarah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Luhut bahkan mengancam akan membuka dosa orang-orang yang dianggap asal kritik.