7 Warga Terluka saat Demo Penolakan Geothermal di Gunung Talang Sumbar

Aksi Penolakan Geothermal di Gunung Talang. (Foto: dok. LBH Padang)

Sebanyak tujuh masyarakat di sekitar Gunung Talang, Solok, Sumatera Barat, terluka usai terlibat bentrok dengan aparat. Bentrokan ini terjadi saat masyarakat mengadakan aksi damai menolak pembangunan geothermal di Gunung Talang.

"Dua orang diantaranya dilarikan ke Puskesmas Bukik Sileh untuk mendapatkan pengobatan. Mereka menderita luka-luka memar pasca bentrokan antara masyarakat Salingka Gunung Talang dengan 50-an orang aparat," kata Direktur LBH Padang, Era Purnama Sari, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/3).

Ketujuh korban luka tersebut terdiri dari 2 orang laki-laki, 3 perempuan dan 2 anak-anak. Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang menolak pembangunan geothermal dan menamakan diri Salingka Gunung Talang.

Aksi Penolakan Geothermal di Gunung Talang. (Foto: dok. LBH Padang)

Bentrokan ini terjadi usai perusahaan pembangunan geothermal yang dikawal dengan aparat TNI, Polri dan Satpol PP memaksa masuk ke lokasi eksplorasi pembangunan. "Tanah tempat pembangunan proyek merupakan tanah peladangan dan pertanian masyarakat," jelasnya.

Era menerangkan aksi penolakan ini telah dilakukan sejak Juli 2017. Masyarakat Salingka Gunung Talang, kata Era, menolak pembangunan tersebut karena menilai telah melanggar prinsip-prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent).

Ia mengungkapkan ketegangan terkait pembangun geothermal di Gunung Talang ini pernah terjadi pada 20 Oktober 2017. Saat itu, tiga orang masyarakat ditahan di Polda Sumatera Barat.

Aksi Penolakan Geothermal di Gunung Talang. (Foto: dok. LBH Padang)

Menurutnya, peristiwa kekerasan yang melukai tujuh orang kali ini menambah daftar panjang kekerasan aparat dalam rangka mengamankan kepentingan investasi. Era menegaskan bahwa masyarakat tidak pernah menolak berdialog dengan pihak manapun, namun bukan dalam kondisi mereka dikriminalisasi seperti saat ini.

"Dialog mesti dilakukan dalam keadaan setara dan seimbang. Seharusnya pemerintah dan aparat yang menjaga hal ini bukan malah melakukan kekerasan kepada masyarakat," kata Era.

Atas kejadian ini, Era mengungkapkan pihaknya menuntut Presiden Joko Widodo mengevaluasi investasi panas bumi di Gunung Talang sebagai proyek strategis nasional. Ia juga meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghentikan kekerasan serta kriminalisasi terhadap masyarakat Gunung Talang.

"Lembaga Independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak untuk turun melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM di Gunung Talang," tegasnya.