kumparan
5 Jul 2018 19:31 WIB

8 Jabatan di Pemprov Kosong, Sekda Tegaskan Tak Bisa Diisi Timses

Sekda DKI Jakarta, Saefullah (Foto: Iqra Ardini/kumparan)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Akibat perombakan itu, beberapa jabatan di sejumlah instansi mengalami kekosongan.
ADVERTISEMENT
Salah satunya adalah Bappeda DKI yang ditinggal Tuty Kusumawati karena dirotasi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Sekretaris Daerah Saefullah berharap agar pengganti Tuty nantinya berasal dari pejabat di Bappenas.
"Misalnya katakan Bappeda. Bappeda akan kita lelang. Kenapa Bappeda lelang nasional? Karena perencanaan itu biasanya lebih merujuk pada orang-orang Bappenas," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (5/7).
"Barang kali orang Bappenas nanti bisa bersaing di hadapan pansel memaparkan terobosan-terobosan. Seperti apa nanti pansel yang akan menilai," imbuhnya.
Tak hanya itu, Saefullah juga mengatakan ada 8 jabatan yang kosong yang diharapkan bisa diisi oleh PNS-PNS di luar Pemprov DKI. Namun, Saefullah belum mau membeberkan jabatan mana saja yang akan dilelang.
ADVERTISEMENT
"Sebentar lagi, kita nunggu waktu. Nanti lebih lanjut mana yang nasional mana yang DKI. Kira-kira yang nasional itu ada 8 jabatan. Ini lagi digodok. Nanti kita edarkan, pasti 1-2 hari ini kita edarkan," tuturnya.
Saefullah memastikan jabatan yang kosong tidak akan bisa diisi oleh tim sukses Anies dan Sandi. Sebab, kata Saefullah, jabatan itu hanya bisa diisi oleh orang yang berstatus sebagai PNS dan bebas dari kepentingan politik.
"Masuk bagaimana? Ke blok (terhalang) dengan sistem. Mau dorong siapa? Pangkat dan golongannya tidak (ada), kemudian dia harus buat proposal, mempresentasikan ide-idenya di hadapan pansel. Masa dia direkomendasi? Nanti dia tidak bisa paparan program dong?" jelasnya.
Apalagi, lanjut Saefullah, seleksi yang dilakukan panitia rotasi dan mutasi sangat ketat dan harus melewati beberapa tahap. Sehingga calon pejabat yang terpilih nantinya diharapkan menjadi pelayan rakyat yang berkualitas.
ADVERTISEMENT
"Ada tes tertulis. Kita di komputer juga ada nulisnya juga, kemudian di print, didiskusikan, dipresentasikan di depan pansel, juga integritasnya apakah ada catatan itu semua dipertimbangkan," pungkasnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan