9 Parpol Dapat Penghargaan Keterbukaan Informasi dari Komisi Informasi

5 November 2018 16:02 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 kepada Partai Politik. (Foto: Nadia Riso/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 kepada Partai Politik. (Foto: Nadia Riso/kumparan)
ADVERTISEMENT
Komisi Informasi Indonesia menggelar Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 di Istana Wakil Presiden. Dalam acara tersebut, Komisi Informasi Indonesia memberikan penghargaan terhadap sejumlah lembaga, kementerian, hingga partai politik yang dinilai baik dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
Sebanyak 9 parpol pun diberikan penghargaan, yakni PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, PPP, PAN, dan Partai Demokrat. Sejumlah petinggi partai datang untuk menerima penghargaan, di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Ketua Umum PPP Romahurmuzy.
Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 kepada Partai Politik. (Foto: Nadia Riso/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 kepada Partai Politik. (Foto: Nadia Riso/kumparan)
Dalam sambutannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, keterbukaan informasi saat ini penting diterapkan, karena dibutuhkan pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan hingga parpol.
"Tentu memudahkan kita mengadakan pengawasan, karena suatu keterbukaan tanpa pengawasan juga sulit," kata JK di lokasi, Senin (5/11).
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)
JK pun menyebut Indonesia sebagai negara yang memiliki lembaga pengawasan. Meski demikian, kata dia, tetap saja banyak ditemui masalah. Sehingga keterbukaan informasi penting diterapkan untuk menjalankan fungsi pengawasan.
ADVERTISEMENT
"Indonesia termasuk negara yang pengawasannya terbanyak. Ada KPK, ada polisi, ada jaksa, ada BPK, semua memeriksa saudara-saudara semuanya. Jadi kalau soal periksa memeriksa kita jagoannya, walau kita merasakan (meski) begitu banyak pemeriksaan (tetap) timbul masalah-masalah. Jadi ini memang perlu keterbukaan supaya pengawasan itu makin mudah," tuturnya.