Abdul Mu'ti Minta Kader Tak Gunakan Muhammadiyah Kendaraan Politik

23 September 2018 1:32 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
ADVERTISEMENT
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut Muhammadiyah tak menghalangi kebebasan para anggotanya untuk berkiprah dalam politik. Meski organisasi tak menghalangi, namun ia meminta para anggotanya tak memanfaatkan organisasi Muhammadiyah untuk ditunggangi guna berpolitik praktis.
ADVERTISEMENT
Hal tersebut disampaikan Abdul melalui akun Instagram resmi PP Muhammadiyah @lensamu. "Muhammadiyah tidak menghalangi kebebasan anggotanya untuk berkiprah dalam politik sebagai politik warga negara," kata Abdul dalam akun tersebut, Sabtu (22/9).
"Kader Muhammadiyah hendaknya tidak menggunakan Muhammadiyah untuk kendaraan politik praktis," tambahnya lagi.
Selain itu Abdul menyebut, siapapun kader Muhammadiyah yang ikut bergabung menjadi tim sukses paslon di Pilpres 2019 diharap mampu menjaga kesantunan dan mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan partai. Tiap warga Muhammadiyah yang menjadi timses paslon sebaiknya mematuhi aturan yang berlaku.
"Kader Muhammadiyah yang menjadi tim sukses hendaknya bisa menjadi teladan dalam berpolitik dengan menjaga kesantunan, keadaban serta mengutamakan kepentingan umat dan bangsa di atas kepentingan partai," katanya.
ADVERTISEMENT
Sikap Muhammadiyah yang tak memihak kubu mana pun di Pilpres 2019 juga sudah dikatakan oleh Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Ia mengatakan, Muhammadiyah secara institusi tidak akan terjun ke dunia politik praktis. Muhammadiyah, kata dia, tidak mendukung pasangan capres cawapres mana pun.
Menurut dia, untuk persoalan politik praktis, sudah menjadi ranah parpol. Dia mengatakan, jika ada warga Muhammadiyah yang terlibat dalam politik praktis, maka itu tak merepresentasikan organisasi.
โ€œMuhammadiyah itu secara institusi tetap istikamah tidak masuk ke arena politik praktis. Agar bangsa Indonesia ada kartu pengaman. Kalau semua instansi keagamaan rebutan dalam kepentingan politik, nanti bangsa ini makin mengalami politisasi,โ€ kata Haedar usai menjadi khatib salat Id di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (22/8).
ADVERTISEMENT