Advokat #2019GantiPresiden: MUI Tidak Usah Berpolitik

Juju Purwantoro, advokat #2019Gantipresiden (Foto: Dok. Istimewa)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengeluarkan imbauan untuk tidak lakukan deklarasi #2019GantiPresiden di Jawa Barat. Imbauan tersebut dikeluarkan menyusul tersebarnya poster deklarasi #2019GantiPresiden yang akan dihelat di Bandung, Sabtu (11/8) mendatang.

Merespons adanya imbauan dari MUI tersebut, tim advokat #2019GantiPresiden, Juju Purwantoro, mengatakan bahwa MUI tidak usah ikut berpolitik dengan mengeluarkan imbauan tersebut.

"MUI kewenangannya urusan bagaimana masyarakat dapat beribadah dengan baik. MUI tidak perlu berpolitik karena gerakan 2019 ganti presiden itu bukan gerakan politik," kata Juju saat dihubungi kumparan, Kamis (2/8).

Juju menjelaskan, bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan murni gerakan masyarakat dan hal itu dilindungi oleh undang-undang.

"Jadi gerakan 2019 ganti presiden itu bukan gerakan kampanye, itu inisiasi dari masyarkat yang dilindungi oleh undang-undang," ujar Juju.

Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Bandung (Foto: Istimewa)

Terkait pernyataan MUI Jawa Barat yang mengatakan bahwa gerakan deklarasi 2019 ganti presiden berpotensi menimbulkan konflik, Juju balik mempertanyakan, konflik yang seperti apa yang mungkin terjadi.

"Setiap orang memiliki kebebasan memberikan pandangan di muka umum. Bukan kampanye. Jangan dibawa-bawa seolah-olah kita menyampaikan pikiran itu merujuk ke keributan. Keributan itu wewenang kepolisian menjaga," ungkap Juju.

"Potensi perpecahan itu bias pemahamannya, jadi dari sisi mana itu mandang perpecahan. Jadi jangan diem juga MUI. Jadi MUI harus mengademkan, memberikan perdamaian, saran, kedamaian kepada umat," pungkas Juju.

Sebelumnya, MUI Jawa Barat mengimbau kepada semua pihak agar bisa menahan diri terkait dinamika kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden. Menurut Sekretaris Umum MUI Jabar, H M Rafani Akhyara, imbauan ini berlaku untuk yang pro maupun yang kontra terhadap deklarasi tersebut.