AHY Soroti 3 Masalah Rakyat: Daya Beli, Lapangan Kerja, dan Hukum

1 Maret 2019 20:36 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
AHY saat menyampaikan pidato Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia mendatang di XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Jumat, (1/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
AHY saat menyampaikan pidato Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia mendatang di XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Jumat, (1/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Selama dua tahun terakhir, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berserta petinggi Partai Demokrat lainnya telah berkeliling dan menyerap aspirasi masyarakat. Dari berbagai agenda tersebut, AHY memahami ada tiga masalah utama yang masih dihadapi masyarakat Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Pertama soal melemahnya daya beli masyarakat, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, perkotaan maupun pedesaan. Ini terjadi karena menurunnya penghasilan dan sulitnya mendapat pekerjaan," tutur AHY di Ballroom Djakarta Theater, Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).
Masalah kedua yang masih marak terjadi, menurut AHY, adalah kurangnya lapangan pekerjaan, khususnya bagi kalangan muda. Ia menuturkan, masih banyak anak muda yang merasa cemas tidak bisa mendapat pekerjaan layak sesuai dengan kompetensi masing-masing.
"Sedangkan mereka yang sudah bekerja, khawatir akan kehilangan pekerjaannya akibat melemahnya ekonomi nasional," tegasnya.
AHY menyampaikan pidato Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia mendatang di XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Jumat, (1/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Menghadapi kedua masalah tersebut, Partai Demokrat merekomendasikan kepada presiden periode 2019-2024 untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga enam persen. Selain itu juga menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif dengan cara melonggarkan pajak, sehingga lapangan kerja bisa tercipta lebih banyak.
ADVERTISEMENT
"Selain itu, daya beli masyarakat juga harus kita perkuat melalui peningkatan gaji pegawai, termasuk guru, TNI, Polri, serta pensiunan," imbuhnya.
AHY juga merekomendasikan agar program-program andalan di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono seperti PHKN, raskin, BLSM, BPJSN, BOS, Bidik Misi, LPDP, KUR, PNPM, dan beasiswa santri bisa diaktifkan lagi dan dilanjutkan. Sehingga, diharapkan masyarakat dari kalangan miskin dan kurang mampu bisa ditingkatka taraf hidupnya.
Siluet AHY saat menyampaikan pidato Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia mendatang di XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Jumat, (1/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
"Selanjutnya, persoalan ketiga yang perlu kita cermati saat ini adalah tentang keadilan hukum. Kita menangkap kegelisahan masyarakat terkait penegakanhukum yang di sana-sini terkesan tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas, yang kuat yang menang yang lemah kalah," lanjut AHY.
Mengenai masalah itu, AHY merekomendasikan agar pemerintah menjamin nilai-nilai keadilan bagi seluruh warga negara bisa tegak. Ia juga meminta agar penegakan hukum tidak dijadikan instrumen politik bagi oposisi.
ADVERTISEMENT
"Kita sering mendengar jargon, lawan berdebat adalah kawan dalam berpikir. Oposisi dalam berpolitik adalah koalisi dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang merasa takut bicara, termasuk menyampaikan kritik dan gagasan," pungkasnya.