Ajak Perangi Korupsi, ICW Luncurkan Akademi Antikorupsi

Adnan Topan Husodo, koordinator ICW (Foto: Nikolaus Harbowo/kumparan)

Indonesia Corruption Watch (ICW) meluncurkan program Akademi Antikorupsi. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, akademi antikorupsi ini merupakan program pembelajaran mencegah dan melawan korupsi. Pembelajaran tersebut dilakukan berbasis elektronik.

Adnan mengatakan pembelajaran ini bisa diikuti oleh para pelajar, mahasiswa, aktivis, dan masyarakat luas secara gratis.

"ICW mengajak untuk bersama-sama belajar tentang korupsi dan cara-cara melawannya melalui akademi antikorupsi," kata Adnan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/4).

Dia memaparkan bahwa akademi ini lahir dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap korupsi yang masih menjadi persoalan utama bangsa Indonesia. Adnan menyebut, sekalipun penegakan hukum dilakukan, korupsi masih hidup dengan subur bahkan dengan modus yang semakin canggih.

"Kita perlu mempelajari segala aspek tentang korupsi supaya bisa melawan korupsi," ujarnya.

Di tahun pertama akademi ini, ada enam mata kuliah yang akan diajarkan, yakni pengantar korupsi untuk remaja, pengantar korupsi untuk mahasiswa atau dewasa, pedagogi kritis dan pendidikan antikorupsi, sosiologi korupsi, pengantar hukum korupsi, serta korupsi dan kemiskinan.

Nantinya materi kuliah diberikan oleh para aktivis antikorupsi serta dosen tamu dari kalangan akademisi maupun praktisi dalam pemberantasan korupsi. Selain menawarkan pembelajaran antikorupsi berbasis internet, akademi ini juga mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui kelas tatap muka maupun penggabungan antara keduanya.

"Akademi antikorupsi menjalin kerja sama dengan kalangan perguruan tinggi maupun institusi lain yang berminat menyelenggarakan pendidikan antikorupsi," imbuhnya.

Secara teknis pembelajaran dilakukan dengan membuka website akademi.antikorupsi.org. Kemudian mendaftarakan diri dan memilih mata kuliah korupsi yang diinginkan.

Rencananya, peresmian ini akan dihadiri Ketua KPK Agus Rahadjo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta sejumlah perwakilan masyarakat sipil.