Akhiri Lawatan di Iran, Menteri Yohana Temui Sejumlah Pejabat Tinggi

1 Agustus 2018 18:03 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri PPPA lakukan Kunjungan Kerja ke Iran  (Foto: Dok. KBRI Teheran)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri PPPA lakukan Kunjungan Kerja ke Iran (Foto: Dok. KBRI Teheran)
ADVERTISEMENT
Mengakhiri kunjungan kerjanya di Iran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, menemui beberapa pejabat tinggi dan menteri di negara tersebut. Lawatan tersebut dilakukan Yohana didampingi oleh Dubes RI untuk Iran Octavino Alimuddin.
ADVERTISEMENT
Rangkaian kunjungan tersebut dimulai dengan bertemu Menteri Kehakiman Iran Alireza Avayi. Mereka membahas perbandingan hukum dan perlindungan anak di Iran dan Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Avayi menyambut baik disepakatinya MoU antara Wapres Iran dan Mentri PPPA yang telah ditandatangani pada Selasa (31/7) lalu.
Menteri PPPA lakukan Kunjungan Kerja ke Iran  (Foto: Dok. KBRI Teheran)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri PPPA lakukan Kunjungan Kerja ke Iran (Foto: Dok. KBRI Teheran)
Usai bertemu Avayi, Yohana melanjutkan pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Urusan Hak-hak Warga Negara, Shahindokht Molaverdi. Pertemuan membahas rencana implementasi MoU yang telah ditandatangani Menteri PPPA RI dengan Wapres Iran, terutama soal bagaimana memajukan hak-hak dan perlindungan anak dan perempuan, pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga.
Rangkaian pertemuan diakhiri pertemuan Yohana dan Menteri Tenaga Kerja dan Sosial Iran Ali Rabiei. Yohana menyampaikan memajukan hak-hak dan perlindungan anak dan perempuan, pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga.
ADVERTISEMENT
"Fokus utama kedua belah pihak adalah melakukan pemberdayaan perempuan untuk menjadi kepala keluarga, pencari nafkah utama, perlindungan anak dan perempuan dari segala tindak kekerasan termasuk di dalam media digital," ucap keterangan pers KBRI Teheran kepada kumparan, Rabu (1/8).
"Fokus utama kedua belah pihak adalah melakukan pemberdayaan perempuan untuk menjadi kepala keluarga/pencari nafkah utama, perlindungan anak dan perempuan dari segala tindak kekerasan termasuk di dalam media digital," pungkas keterangan pers KBRI Teheran.