Alasan Anies Belum Terapkan Sistem Zonasi PPDB di Jakarta
PerbesarADVERTISEMENT
Pemprov DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 secara keseluruhan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan Ibu Kota belum menerapkan aturan ini.
ADVERTISEMENT
"Anda lihat saja praktik PPDB kemarin. Bandingkan Jakarta dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pelaksanaanya kemarin. Lalu tanyakan kepada orang tua di Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, itu jawabannya," kata Anies di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).
Seperti diketahui, DKI Jakarta belum menerapkan zonasi murni seperti yang digalakkan Kemendikbud. DKI Jakarta menerapkan sistem zonasi berdasar wilayah dan masih mempertimbangkan hasil nilai UN. Untuk satu wilayah, zonasinya bisa meliputi beberapa kelurahan dan sekitarnya.
Sedangkan zonasi murni yang sesuai dengan Permendikbud adalah dengan menghitung jarak tempat tinggal peserta didik dari sekolah. Di beberapa daerah, sistem zonasi murni mendatangkan protes dari sejumlah orang tua peserta didik.
Anies menuturkan, pihaknya ingin meningkatkan kualitas siswa didik melalui pendidikan di sekolah. Karena itu, sebaiknya yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu adalah kualitas guru dan kepala sekolah, sebelum menerapkan PPDB Zonasi.
"Kita ingin agar peningkatakan kualitas pendidikan di Jakarta itu difokuskan pada saat anak berada di sekolah. Mulai dari peningkatan mutu kepala sekolahnya," ucap dia.
ADVERTISEMENT
Mantan Mendikbud itu menuturkan, Pemprov DKI memiliki program untuk melatih kemampuan kepala sekolah di Ibu Kota. Setelah itu, ia menyakini kualitas sekolah akan meningkat.
"Kita ada pelatihan-pelatihan kepala sekolah sekarang. Sampai pada peningkatan kualitas guru, kemudian kualitas sekolah," ujarnya.
Karena itu, ia ingin agar Jakarta lebih konsentrasi untuk meningkatkan kualitas siswa dengan memperbaiki mutu sekolah, tanpa mengikuti perubahan proses masuk ke sekolah.
"Jadi, intervensi yang dilakukan adalah saat anak ada di dalam sekolah, itu konsentrasi kita di Jakarta. Kita tidak berkonsentrasi pada mengubah-ubah proses masuknya anak ke dalam sekolah. Ketika anak sudah masuk ke dalam sekolah, di situlah intervensi kita lakukan," tutupnya.