news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Alasan BPN Percaya Perhitungan Pileg KPU Tapi Tidak untuk Pilpres

15 Mei 2019 13:31 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Muhammad Syafi'i, Ketua Panja RUU Terorisme Foto: Nabilla Fatiara/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Muhammad Syafi'i, Ketua Panja RUU Terorisme Foto: Nabilla Fatiara/kumparan
ADVERTISEMENT
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak perhitungan suara yang dilakukan KPU untuk Pilpres 2019. Namun, sejumlah partai yang mendukung Prabowo-Sandi tak menolak perhitungan Pileg 2019.
ADVERTISEMENT
Juru Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Muhammad Syafi'i, menjelaskan mengapa kubunya menolak hasil perhitungan pilpres tapi tidak dengan pileg.
"Kita memisahkan antara pileg dengan pilpres. Itu pertama kita melihat di lapangan itu yang khusus didesain untuk curang itu adalah Pilpres," kata Syafi'i di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5)
Syafi'i mengungkapkan, ia menggunakan istilah 'pemilu curang' untuk pilpres, walaupun, menurutnya tak menutup kemungkinan terjadi kecurangan pemilu juga di pileg.
"Jadi, bedakan ya, tidak tertutup kemungkinan terjadi kecurangan pemilu di pileg. Tapi pemilu curangnya itu hampir pasti terjadi di pilpres," sebut anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini.
Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra itu mengatakan, pemilu tahun 2019 ini sarat kecurangan. Oleh karena itu, bagi dia, sangat naif jika mengatakan pemilu 2019 ini telah berjalan jujur dan adil.
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam acara "Mengungkapkan Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Sahid. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
"Saya kira sangat naif kalau ada yang mengatakan pemilu ini sudah berjalan dengan jurdil, saya kira itu sangat naif," tandasnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, mengomentari sikap kubu 02 itu. Ia berpendapat jika memang Prabowo nantinya menolak hasil pemilu resmi yang dirilis KPU pada 22 Mei mendatang, artinya hasil pileg juga seharusnya tak diakui. Mengingat pemilu kali ini dilakukan secara serentak.
"Mudah-mudahan itu hanya letupan emosi sesaat Pak Prabowo saja. Bukan suatu sikap politik karena akan memberi dampak yang serius, terutama bagi hasil pileg. Kalau tidak mengakui hasil pilpres, sebenarnya secara otomatis pileg juga tidak diakui kalau pilpres tidak diakui," ujar Karding saat dihubungi, Rabu (15/5).