Alasan Pemilihan Para Jenderal di Pilkada 2018

Kehadiran sejumlah panglima dan purnawirawan TNI/Polisi dalam kontestasi pilkada tak lepas dari peran partai politik. Selain pengusungan, partai berperan penting dalam bongkar pasang nama-nama calon yang menjadi pendamping para jenderal.

Secara terpisah, kumparan menemui dua petinggi partai PDIP dan Gerindra untuk mencari tahu latar belakang keputusan mencalonkan para jenderal. Keduanya mengunakan sejumlah nama perwira berlatar militer dan polisi sebagai figur yang diusung pada pilkada tingkat provinsi.

PDIP sendiri memiliki sejarah panjang kedekatannya dengan kepolisian. Satu yang tak mungkin dilupakan publik adalah sosok Komjen (Purn) Budi Gunawan, yang pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri saat ia menjabat wakil presiden dan presiden. Kedekatan tersebut juga semakin terlihat saat Megawati meminta pemerintahan Joko Widodo mengajukan Budi sebagai calon Kapolri, meski belakangan batal dilakukan.

Murad Ismail, Edy Rahmayadi, dan Anton Charliyan (Foto: Antara/Wahyu Putro, Adhim Mughni/kumparan, Instagram @antoncharliyan)

Pada pilkada ini, PDIP mengajukan nama Irjen Pol Anton Charliyan, Irjen Pol Safaruddin, dan Irjen Pol Murad Ismail. Selain perwira polisi, ada pula jenderal militer, yakni Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin.

Sementara itu, Gerindra juga memajukan Letjen Edy Rahmayadi, Mayjen (Purn) Sudrajat, dan Irjen Pol Murad Ismail. Ini tak mengejutkan, mengingat latar belakang Prabowo Subianto sebagai mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat.

Lantas, apa alasan mereka memilih calon berlatar militer dan polisi? Kumparan bertemu langsung dengan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP Gerindra, Riza Patria, untuk mengetahui latar belakang pengusungan para jenderal di Pilkada 2018.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (Foto: Intan Alfitry Novian/kumparan)

Mengapa harus dari TNI/Polri?

Hasto Kristyanto (H): Bagaimana partai membuka ruang diri, terhadap mereka-mereka yang punya kesadaran untuk bergabung ke PDI Perjuangan, karena melihat PDI Perjuangan adalah partai ideologis berdasarkan Pancasila. Karena mereka juga ikut bagian di masa yang lalu, TNI-Polri justru dikerahkan untuk mengkerdilkan PDI Perjuangan tapi PDI Perjuangan karena mempunyai semangat gotong royong. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Jokowi, kami tetap bertahan. Inilah yang membuat sebagian di antara mereka juga bergabung bersama PDI Perjuangan.

Ahmad Riza Patria (A): Warga negara indonesia punya hak yang sama, selama ini, selalu diidentikan yang bisa menjadi calon harus kader partai, harus orang politik, itu salah ya kan. Menjadi pemimpin itu dari mana-mana, bisa dari TNI, dari Polri, dari pegawai negeri sipil dari pengusaha, bahkan dari wartawan dari temen-temen semua punya kesempatan yang sama dan Bapak Prabowo ingin membuktikan, gitu lho.

Partai memilih para jenderal. (Foto: Muhammad Faisal Nu'man/kumparan)

Kelebihan mereka apa?

(H): Kami tidak semata-mata melihat rekam jejaknya sebagai TNI atau Polri. Kalau Pak TB Hasanuddin kan kami melihat bagaimana Jawa Barat itu memerlukan sosok pemimpin yang tegas, pemimpin yang sangat memahami kebudayaannya. Pemimpin yang mampu memberikan gambaran terhadap penjabaran dari politik tata ruang itu.

(A): Figur yang luar biasa. Militer, Polri, itu institusi yang baik, yang tertib, yang disiplin, yang terorganisir, yang memiliki mekanisme, memiliki prosedural, yang memiliki protap yang baik. Jadi institusi yang baik di Era Reformasi ternyata, fakta membuktikan, TNI adalah institusi yang paling cepat mereformasi diri dan paling baik mereformasi diri. Kita sendiri di sipil belum selesai-selesai mereformasi diri, masih mencari bentuk, mencari pola yang ideal. Militer sudah selesai dia mereformasi diri.

Ahmad Riza Patria (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Terkait dugaan kedekatan TNI dengan Gerindra dan PDIP dengan Polisi?

(H): Sejak awal, Ibu Mega tidak pernah mendesain adanya atensi khusus bagi para perwira TNI-Polri. Sebab, penjaringan kami bersifat terbuka dan kami umumkan ke publik termasuk melalui media massa dan terbukti dengan mekanisme penjaringan terbuka tersebut, meskipun mayoritas tetap didominasi oleh kader partai, konfigurasi calon dari eksternal yang berasal dari birokrasi, tokoh masyarakat, kaum profesional swasta, TNI dan Polri makin besar. Kalau melihat secara keseluruhan, untuk Pilkada tahun 2015, 2017, dan 2018, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari unsur purnawirawan TNI lebih besar dibandingkan Polri (secara akumulatif).

(A): Beliau (Prabowo) dekat dengan semua kelompok, semua kalangan, semua elemen masyarakat tidak pernah membeda-bedakan, siapa saja. Selama sama-sama punya niat baik, punya etiket baik membangun bangsa, pasti Prabowo hadir di situ.