Alasan Timses Jokowi Pilih Yusril Jadi Pengacara: Perkuat Tim Hukum

Ketua umum PBB Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara pasangan capres-cawapres Jokowi - Ma'ruf Amin. Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani, keberadaan Yusril untuk memperkuat tim hukum di Pilpres 2019.

"TKN memang sedang memperkuat tim hukumnya, mengingat bahwa potensi persoalan hukum terkait dengan pilpres itu bisa banyak," jelas Arsul kepada kumparan, Senin (5/11) malam.

Arsul mengaku keinginan menggaet Yusril sebagai pengacara sudah ada sejak Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi - Ma'ruf dibentuk. Menurutnya, dibutuhkan sosok yang dapat memberikan pemahaman yang baik ke timses dan relawan terkait hukum kepemiliun, seperti Yusril yang memiliki latar belakang di bidang hukum.

"Nah karenanya kami tentu butuh sosok seperti Yusri Ihza Mahendra yang selain sebagai guru besar HTN (Hukum Tata Negara) juga kita kenal sebagai advokat dan praktisi hukum," jelasnya.

Arsul Sani Sekjen PPP. (Foto: Rian/kumparan)

Arsul menampik latar belakang Yusril sebagai pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan mantan pengacara Prabowo - Hatta Rajasa di Pilpres 2014 akan berbenturan dengan kepentingan Jokowi - Ma'ruf di Pilpres 2019. Sebaliknya, ia mengaku Yusril dapat bekerja secara profesional.

"Kami yakin itu Yusri seorang profesional, tentu dalam menjalankan tugas advokasinya akan memperhatikan prinsip-prinsip benturan kepentingan," terang Sekjen PPP itu.

Konpers Yusril Iza Mahendra Pengacara HTI (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Selain itu, Arsul menampik Jokowi - Ma'ruf sengaja menjadikan Yusril sebagai pengacara untuk menggaet dukungan PBB yang hingga saat ini belum menentukan sikap di Pilpres 2019. Arsul juga mengaku tak ada kesepakatan khusus yang terjadi setelah Yusri menjadi pengacara, selain mengatasi potensi persoalan hukum.

"Tidak ada istilah menargetkan dari awal seperti itu (mendapat dukungan PBB). Kami baru memperhitungkan pentingnya memperkuat tim hukum kami setelah begitu banyak TKD terbentuk dan dukungan dari kepala daerah makin banyak. Sehingga potensi masalah hukum yang dihadapi juga cukup banyak," tegasnya.

"Soal apakah jasanya Pak Yusril gratis atau dibayar secara professional nanti tentu akan diputuskan bersama oleh TKN dengan Pak Yusril. Tidak ada kesepakatan-kesepakatan khusus karena kami memang tidak pernah menentukan segala sesuatunya dengan political deal," imbuhnya.

Yusril Ihza Mahendra (Foto: Antara/Agung Rajasa)

Arsul menjelaskan selain Yusril, TKN akan mengumumkan beberapa nama pengacara senior lainnya untuk bergabung ke dalam tim hukum Jokowi - Ma'ruf. Namun, ia enggan untuk membeberkan siapa saja yang akan bergabung dalam tim tersebut.

"Kami mempertimbangkan beberapa pengacara senior dan nanti selain Pak Yusril juga akan menyusul bergabung pengacara senior lainnya, karena memang kami butuh para ahli hukum senior untuk menjadi pengarah bagi tim hukum kami yang kebanyakan masih muda," pungkasnya.

Yusril mengaku diajak oleh Ketua TKN Erick Thohir untuk menjadi pengacara Jokowi - Ma'ruf. Erick menawarkan posisi tersebut tanpa bayaran, yang akhirnya membuat Yusril menerima tawaran tersebut. Namun, Yusril hadir bukan untuk masuk ke dalam timses Jokowi-Ma'ruf.

"Saya bilang setuju saja. Dulu dalam Pilpres 2014 saya juga pernah dimintai menjadi ahli dalam gugatan Pak Prabowo kepada KPU tentang hasil Pilpres di MK, dan itu saya lakukan, gratis juga hehe, tanpa bayaran apa pun," jelas Yusril, Senin (5/11).