Alotnya Penentuan Cawapres Prabowo, Dengarkan SBY atau Ijtima Ulama?

Pertemuan SBY dengan Salim Segaf Al-Jufri di Grand Melia, (Foto: Dok. Partai Demokrat)

Sehari jelang pendaftaran capres-cawapres, koalisi Prabowo Subianto belum juga memiliki komposisi pasangan capres dan cawapres untuk diusung di Pilpres 2019. Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS masih terlibat pembicaraan dan diskusi yang alot dalam berbagai pertemuan untuk menentukan cawapres Prabowo.

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria meminta partai-partai koalisi sebaiknya tidak saling berebut kursi cawapres tetapi lebih mengutamakan pemenangan di pilpres nanti.

"Masalahnya seat-nya cuma ada satu, jadi cuma satu yang bisa diakomodir, ya tentu yang lain nanti memahami, mengerti, dan menerima legawa bahkan nanti ikut mendukung dan memperjuangkan," ujar Riza Patria kepada kumparan, Kamis (3/8).

Riza mengatakan, seluruh pimpinan partai koalisi akan memanfaatkan waktu yang ada untuk mematangkan nama cawapres Prabowo.

Sementara itu, Wasekjen DPP Demokrat Putu Supadma menyarankan agar pimpinan partai koalisi untuk mendengarkan masukan dari Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, jalan keluar dari alotnya penentuan cawapres Prabowo mau tidak mau harus melibatkan SBY.

"Koalisi ini harus mendengar kata-kata Pak SBY yang memang paling senior, paling mengerti pertarungan politik untuk pilpres dan ini tidak dimiliki kubu lainnya," kata Supadma.

Prabowo Subianto dan SBY usai melakukan pertemuan di Kertanegara, Jakarta, Senin (30/7). (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Sejauh ini alotnya pembicaraan di tingkat koalisi diakibatkan tarik-tarikan antara Demokrat dan PKS-PAN. Demokrat mengincar kursi cawapres untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sedangkan PKS-PAN masih berkukuh dengan hasil ijtima ulama yang merekomendasikan Ustaz Abdul Somad atau Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri untuk mendampingi Prabowo.

Ketua DPP PKS Nasir Djamil mengingatkan agar hasil rekomendasi ijtima ulama dan tokoh-tokoh nasional tidak dipandang sebelah mata. Menurutnya, rekomendasi itu sudah melalui tahapan yang panjang dan matang. Selain itu, dukungan dari ratusan ulama dan tokoh nasional itu menjadi modal politik yang penting di 2019.

"Tentu ini sebuah ikhtiar, artinya kan pertemuan (ijtima ulama) itu bukan yang simsalambim abrakadabra, bukan seperti orang yang main sulap," tutup Nasir.