Alvin Lie soal Gaji Anggota DPR versi Mahfud MD: Bukan untuk Pribadi

Komisioner Ombudsman Alvin Lie (Foto: Mustaqim Amna/kumparan)

Anggota Ombudsman Alvin Lie menjawab pernyataan dari anggota dewan pengarah BPIP Mahfud MD soal gaji anggota DPR pada tahun 2004. Sebab, Mahfud berpendapat bahwa gaji pejabat BPIP lebih kecil daripada anggota DPR. Hal itu sempat dialami Mahfud saat menjadi anggota DPR pada tahun 2004 yang bisa membawa pulang uang Rp 150 juta per bulannya.

Alvin Lie yang juga pernah menjadi anggota DPR pada tahun 2004 pun, langsung menjawab pernyataan Mahfud tersebut melalui akun pribadi twitternya @alvinlie21. Alvin menulis kicauannya sebagai berikut,

'Slamat pagi Prof @mohmahfudmd

Maaf Prof,

2004-2009 sy juga di DPR.

Gaji Rp3,5jt plus berbagai tunjangan & insentif total ± Rp40an juta/ bulan.

Mungkin Prof berkenan beri pencerahan take home pay minimal Rp150jt/ bulan komponennya apa saja & dari mana?'

Kicauan Alvin ini pun kembali dijawab Mahfud di akun twitternya @Mohmahfudmd. Menurut Mahfud, penghasilan DPR selain didapat dari gaji pokok juga didapat berbagai tunjangan dan insentif yang bisa mencapai Rp 48 juta.

Mahfud MD. (Foto: Antara/M. Agung Rajasa)

'Ya Ya Pak Alvin, 48 jt ditambah ini: ada uang kunker, reses ada uang, ada dana konstituen, setiap bahas 1 UU ada uang, setiap keluar negeri dapat uang, sewa rumah, uang representasi. Dari MPR dapat uang sosialisasi minimal Rp 45 juta bersih sebulan. Kalau dirata-ratakan ya segitu/bln' tulis Mahfud di twitternya.

Kemudian kumparan mencoba mengklarifikasi lagi pernyataan Mahfud tersebut ke Alvin Lie. Alvin pun mendetailkan pendapatan anggota DPR yang didapat dari berbagai kegiatan. Namun, uang tersebut menurutnya tidak dinikmati untuk kepentingan pribadi.

"Uang Harian Kunker ada indeksnya. Maksimal 5 hari per kunker (4 kali setahun). Sekitar Rp750 ribu per hari. Dana Reses Rp 20 juta per reses (4 kali setahun) dan itu harus digunakan untuk kegiatan jumpa dan komunikasi dengan konstituen dan sumbangan untuk Dapil. Harus dipertanggungjawabkann usai Kunker. Bukan untuk pribadi anggota. Bukan bagian dari Penghasilan," kata Alvin saat dihubungi, Kamis (31/5).

Selain itu, Alvin merinci ada lagi insentif yang diberikan kepada anggota DPR, seperti insentif untuk pembahasan RUU dan perjalanan luar negeri yang tidak didapatkan oleh setiap anggota DPR.

"Rp 6 juta per RUU hingga disahkan jadi UU. Paling cepat sekitar 6-8 bulan. Ada juga yang 4 tahun baru tuntas. Dana dicairkan setelah UU disahkan. Uang Perjalanan di luar negeri kurang lebih $150 per hari. Maksmimal 7 hari. Belum tentu setiap anggota dapat kesempatan ke luar negeri 1 kali dalam 1 tahun. Ada yang selama 5 tahun juga tidak dapat kesempatan ke luar negeri," ungkap Alvin.

Alvin mengatakan tidak semua fasilitas diberikan kepada seluruh anggota DPR. Ada pula beberapa pendapatan lainnya yang dikhususkan untuk pimpinan.

"Hanya untuk pimpinan komisi/pimpinan DPR menjamu ketika kunjungan ke daerah/luar negeri. At cost, Bukan untuk pribadi. Kalau tidak salah sekitar Rp 2 juta per kunjungan. Saya tidak tau persisnya," jelas Alvin.

Begitu juga dengan sewa rumah. Menurutnya, anggota DPR yang tidak berdomisili di Jakarta tidak perlu sewa rumah, sebab sudah disediakan rumah jabatan yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan. Sehingga tidak diberikan tunjangan untuk perumahan.

"Sejak 2000 sampai dengan 2007 saya tinggal di rumah jabatan di Kalibata. Tidak ada tunjangan perumahan, tunjangan biaya listrik, air, telepon sudah termasuk dalam angka Rp 40-an juta per bulan yang saya sebut," jelas Alvin.

Begitu pun dengan dana yang diterima dari MPR yang disebut oleh Mahfud. Menurut Alvin, dana Sosialisasi MPR hanya untuk anggota Badan Pekerja MPR.

"Terbatas hanya beberapa orang per fraksi. Saya tidak aktif di MPR karena fokus di DPR. Saya heran Pak Mahfud dapat tambahan duit cash dari mana saja," pungkas Alvin.