Amanat PBNU ke Jokowi-Ma'ruf: Menteri Pesantren hingga Politik Moderat

Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin (tengah) Silaturahmi dengan kiai-kiai PBNU. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Cawapres 02 Ma'ruf Amin menerima 5 amanat dan gagasan kebangsaan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Amanat itu ditujukan ke Jokowi - Ma'ruf setelah memenangi Pilpres 2019 versi quick count atau hitung cepat.

Amanat itu dibacakan secara langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj saat syukuran pemilu damai di kantor PBNU, Jakarta, Senin (22/4).

Secara garis besar, pesan PBNU itu terkait gagasan adanya Menteri Urusan Pesantren, pembangunan manusia yang berdasarkan nilai-nilai moderat, perekonomian yang merata, ekonomi keumatan, dan kehidupan politik yang moderat.

Paslon capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin melambaikan tangan usai menyampaikan pidato terkait Quick Count. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Sementara itu, Ma'ruf berharap hasil real count KPU tak jauh berbeda dengan hasil quick count. Ia mengucapkan terima kasih kepada warga NU yang telah mendukungnya.

"Mudah-mudahan real count-nya sama. Dan selama menunggu itu tidak ada kejadian apa-apa. Supaya negeri ini tetap aman. Dan kepada NU, saya menyampaikan terima kasih. Bahwa orang NU selalu konsisten," ucap Ma'ruf.

Berikut isi lengkap amanat PBNU yang tertuang dalam 'Gagasan untuk Bangsa dari PBNU':

Amanat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kepada Pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin.

Semoga Allah SWT merahmati dan melindungi kita semua serta keberkahan dan ketenteraman senantiasa terlimpahkan kepada bangsa Indonesia.

Nahdlatul Ulama sejak didirikan mengemban dua amanat yang senantiasa dipegang erat sampai saat ini. Amanat tersebut adalah amanat keagamaan k, dan amanat Kebangsaan (wathaniyyah). Kedua amanat tersebut selalu menjadi landasan prinsip Nahdlatul Ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nahdlatul Ulama memandang diperlukan langkah strategis guna mengimplementasikan cita-cita membangun bangsa yang maju, bermartabat, serta berkeadaban mulia. Oleh karenanya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengamanatkan kepada Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin untuk:

Pertama, dalam bidang pendidikan mengutamakan pembangunan manusia yang menitikberatkan pada Pendidikan Karakter. Langkah ini bisa ditempuh dengan salah satunya memberi perhatian lebih kepada Pendidikan Pesantren. Sebagai basis tempat pertumbuhan Islam Moderat.

Pesantren sampai saat ini masih belum mendapatkan tempat yang strategis di mata negara. Dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu, pesantren hanya diurus oleh salah satu direktorat di bawah Kementerian Agama. Ke depan, harus ada upaya dan langkah lebih serius dan strategis untuk memperhatikan pesantren. Salah satu usulan hasil Munas Nahdlatul Ulama di Lombok tahun 2017 adalah diangkatnya Menteri Urusan Pesantren.

KH Ma'ruf Amin menghadiri peringatan Hari Santri Nasional ke-2 bersama Ulama se-Madura di Pondok Pesantren Hidayatulloh Al Muhajirin, Arosbaya, Bangkalan, Madura, Jumat (19/10/2018) . Foto: Dok. Tim Media Ma'ruf Amin

Langkah lain bisa ditempuh dengan cara melakukan revisi dan revitalisasi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memungkinkan upaya peningkatan mutu guru tidak dihambat oleh UU Otonomi Daerah serta menindaklanjuti Perpres No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui kebijakan operasional dan anggaran di sekolah dan madrasah tanpa membeda-bedakan sekolah negeri dan swasta.

Kedua, mengarusutamakan pembangunan manusia berbasis pada nilai-nilai moderatisme. Langkah ini bisa ditempuh dengan jalan melihat kembali postur kurikulum dalam pendidikan, utamanya Pendidikan Keagamaan secara seksama dan cermat dengan menekankan peningkatan akhlakul karimah dengan menonjolkan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Harus dipastikan tidak boleh ada konten yang anti-moderatisme dan menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam Aswaja.

Pelajaran berharga beberapa waktu lalu terkait dengan beberapa narasi sejarah yang diajarkan di sekolah dasar menengah yang sarat dengan kisah atau sejarah peperangan, bukan sejarah pembangunan peradaban umat manusia serta mengandung unsur yang cenderung mengaburkan sejarah dan bahkan mendiskreditkan Nahdlatul Ulama.

Pertumbuhan Ekonomi Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Ketiga, membangun perekonomian yang bukan saja menekankan pertumbuhan, namun lebih dari itu berbasis pemerataan. Gagasan redistribusi aset yang pernah direkomendasikan oleh Munas Nahdlatul Ulama di Lombok tahun 2017 dan telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo perlu lebih digenjot dan dimaksimalkan lagi. Langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan harus dilakukan dengan kreatif dan inovatif.

Keempat, Mendorong percepatan implemetasi gagasan ekonomi keumatan dan ekonomi Islam. Sektor ekonomi keumatan dan ekonomi Islam menjadi penting untuk diperhatikan sebab melihat Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak menjadi titik pijak mengapa kebijakan ini harus segera diimplementasikan.

Kelima, Membangun iklim berbangsa, dan bernegara, serta kehidupan politik yang lebih sejuk berasaskan pada nilai-nilai moderatisme. Segala bentuk pengingkaran terhadap dasar-dasar negara harus ditindak tegas. Pengalaman adanya kelompok yang ingin mengganti ideologi negara dan bentuk pemerintahan membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin pendirian organisasi massa dan segala bentuk perkumpulan lain yang memiliki potensi ke arah sana.

Jakarta, 22 April 2019