kumparan
29 Mar 2019 15:29 WIB

Anggota DPRD DKI yang Laporkan LHKPN Baru 57 Orang

Suasana rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Foto: Nadia Riso/kumparan
Mendekati masa akhir Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada 31 September, DPRD DKI disebut KPK sebagai DPRD di Indonesia yang paling sedikit melakukan pelaporan.
ADVERTISEMENT
Sekretaris Dewan DPRD DKI M Yuliadi mengatakan, dari 106 anggota DPRD baru 57 anggota yang melaporkan.
“Data yang ada tanggal 27 Maret, 37 dewan (sudah melapor LHKPN). Tanggal 28 Maret, 20 orang (yang melapor), jadi jumlah 57 dengan sebelumnya 9 anggota,” ujar Yuliandi saat dihubungi, Jumat (29/3).
Yuliandi mengatakan untuk saat ini hanya anggota petahana yang melaporkan LHKPN. Sementara anggota DPRD yang baru menjadi anggota belum perlu melaporkan LHKPN.
Yuliandi mengatakan, anggota DPRD yang belum melakukan pelaporan biasanya terkendala perincian untuk pelaporan. Bahkan mereka yang sudah melaporkan perlu bantuan dari KPK.
“Mereka perlu penjelasan rinci soal pengisian, kemarin KPK yang arahkan,” ujar Yuliandi.
“Kita lihat nih dari KPK kan sibuk urus daerah lain, sepintas kemarin kalau lewat tanggal 31 (September) mereka enggak ada lagi di situ (melaporkan LHKPN-red) maka dipersilakan ke KPK,” sambungnya.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan