news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Anggota Fraksi PDIP Walk Out dari Rapat Banggar DPRD DKI

14 September 2018 19:16 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Suasana rapat banggar di DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/9/2018). (Foto: Moh Fajri/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana rapat banggar di DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/9/2018). (Foto: Moh Fajri/kumparan)
ADVERTISEMENT
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan anggaran pembangunan dan prasarana aliran air dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) diwarnai walk out sejumlah anggota DPRD dari Fraksi PDIP.
ADVERTISEMENT
Alasannya, mereka tidak terima penambahan anggaran pembangunan dan prasarana aliran barat Dinas SDA sebesar Rp 21 miliar yang diusulkan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) dicoret. Begitu jjuga, anggaran pembangunan dan prasarana aliran timur sebesar Rp 1,9 miliar dan aliran tengah senilai Rp 45,4 miliar juga dicoret.
"Tambahan 21 miliar, kan harus dilelang lagi kalau di lelang waktunya cukup? (Tidak) Padahal tinggal 3 bulan (pengerjaan)," kata Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menjelaskan alasa penolakan tambahan anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (14/9).
Sempat terjadi beberapa kali interupsi dan adu argumentasi, hingga akhirnya anggota dari Fraksi PDIP memilih untuk walk out.
"Izin pimpinan menurut saya rapat ini tidak fair saya keluar dari forum," kata Ida Mahmudah anggota DPRD dari Fraksi PDIP di dalam rapat Banggar,
ADVERTISEMENT
Ida mengatakan ada kejanggalan saat pimpinan rapat tak menyetujui pengajuan tambahan anggaran dana oleh SDA terkait proyek pembangunan tersebut. Padahal, pembangunan sejumlah infrastruktur yang berada di bawah naungan SDA hampir rampung.
Gedung Bertingkat di Waduk Melati, Tanah Abang (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Gedung Bertingkat di Waduk Melati, Tanah Abang (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
"Kan pasti ada sesuatu jangan pekerjaan itu misalkan bisa di angka 90 persen selesai terus tinggal tambah 10 persen. Kenapa kita tidak setujui? kan tidak fair juga," terangnya seusai walk out. 
Ida menilai DPRD terlalu ikut campur. Terlebih saat membahas teknis proyek pembangunan tersebut. Padahal, menurutnya pembahasan mengenai teknis bukanlah ranah DPRD. 
"Sekali lagi teknis, dewan tidak ikut campur. Kan BPK yang menilai layak atau tidak. Itu tugas mereka bukan tugas kita kecuali ada dari BPK bahwa ini tidak layak baru besoknya lagi kita tidak memberi anggaran itu. Selagi tidak ada catatan dari BPK kenapa kita mesti pusing. Dan enggak boleh kita ke teknis," ungkapnya. 
ADVERTISEMENT
Pantuan kumparan, ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono adalah orang pertama yang keluar dari rapat tersebut, disusul Pantas Nainggolan, Cinta Mega dan Magdalena Usu. Kemudian diakhiri oleh Ida Mahmudah. 
Menurut Ida, jika usulan penambahan anggaran tersebut ditolak dapat dipastikan proyek mandek dan potensi banjir di Jakarta lebih besar.
"Nah, sedangkan ini untuk mengurangi banjir di DKI kalau dihambat apa yang terjadi? Ya kita berdoa saja semoga November-Desember tidak hujan deras," ujarnya. 
Ida menduga, ditolaknya penambahan anggaran ini lantaran proyek-proyek yang sedang dikerjakan SDA merupakan warisan gubenur sebelumnya.
"Ini kan karena itu proyek programnya Ahok yang mereka tidak suka ini berhasil, anggaran penambahannya kan tidak besar, cuma Rp 1,9 miliar dan sebagainya," pungkasnya.
ADVERTISEMENT