Anies Akui Selama Ini SKPD Tak Berani Ambil Keputusan
PerbesarADVERTISEMENT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, selama ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI tidak berani mengambil keputusan dalam setiap kebijakan. Padahal, menurut Anies, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa diputuskan di level kepala dinas sehingga tidak menunggu gubernur.
ADVERTISEMENT
“Itu sudah bergenerasi. Jadi itu sudah men-tradisi, bukan sesuatu yang baru. Kelihatan dari mana ya dari lalu-lintas dokumen selama 1 tahun, memang tradisinya adalah tersentral di gubernur. Jadi keputusan itu semua naik ke atas,” kata Anies di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, (6/12).
Anies menjelaskan, setiap kepala dinas mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan sesuai bidangnya. Sehingga pekerjaan di Pemprov DKI bisa segera dieksekusi
“Ada pengelola sektor, misal bidang energi, bina marga, air, itu kan pengelola sektor supaya ada delegasinya ada pengambilan keputusan. Ini sesuatu yang bukan kejadian seperti 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir tapi ini adalah sebuah lebih jadi budaya,” ujar Anies.
PerbesarAnies menuturkan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia akan berupaya agar para SKPD berani mengambil keputusan. “Penataan pada kewenangannya dan diatur untuk insentif dan dis-insentif mengambil keputusan,” tutur Anies.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Anies juga menyoroti mengenai SKPD yang kurang berani mengambil keputusan. Untuk itu, Anies menginginkan salah satu syarat saat lelang jabatan di Pemprov DKI harus sosok yang mempunyai kemampuan mengambil keputusan.
“Nomer satu adalah kompetensi. Kompetensinya memadai untuk menjalankan tugas. Yang kedua relevansi. Bagaimana pengalaman selama ini relevan dengan tugas yang akan diembannya,” kata Anies di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, (5/12).
“Yang ketiga mampu mengambil keputusan, berani mengambil keputusan. Yang keempat adalah track record, evidence di dalam mengelola program,” tambahnya.