Anies Bantah Beri Izin Reuni 212 karena Balas Budi

Gubernur DKI Anies Baswedan di gedung DPRD DKI Jakarta. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah memberikan izin Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat karena politik balas budi. Anies menjelaskan, kegiatan Reuni 212 sebetulnya tidak ada bedanya dengan kegiatan lain yang diizinkan digelar di Monas.

“Di Monas itu setiap weekend ada kegiatan. Jadi setiap weekend saya memberikan izin banyak kegiatan dan tidak ada yang berbeda dari mereka yang melakukan reuni,” kata Anies di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, (30/11).

Anies juga meminta masyarakat untuk tidak mempermasalahkan Reuni 212. Apalagi kegiatan yang sama pernah digelar pada 2017 lalu dan sama sekali tidak ada masalah.

“Tahun lalu juga, biasa saja,” ujarnya.

Aksi reuni 212 di Monas (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Anies juga enggan berkomentar lebih jauh soal pemberian ataupun pencabutan izin penggunaan Monas. Soal itu, Anies menyerahkannya kepada pihak kepolisian.

“Cek sudah ada izin kepolisian belum. Seperti yang lain, yang menyelenggarakan itu statusnya sama, tidak ada yang beda,” pungkasnya.

Massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Jaga Indonesia menuntut Anies mencabut izin Reuni 212 yang akan diselenggarakan pada Minggu (2/12) mendatang. Selain menilai kegiatan tersebut tidak ada urgensinya, mereka menilai Anies hanya berbalasa budi sehingga mengeluarkan izin untuk kegiatan itu.

"Kalau aparat menganggap ini hanya reuni, enggak ada agenda politik, itu keliru dan bahaya. Ini ada agenda politik, ini kepanjangan tangan dari HTI. Kami lihat Anies melakukan politik balas budi karena kenaikan dia (sebagai gubernur),” ujar Sekjen Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia Boedi Jarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).