Pencarian populer

Anies: Kita Enggak Gelandang Pendatang, Bukan Masanya Lagi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan perwakilan peserta mudik gratis. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Sejak awal masa mudik 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang yang mengadu nasib ke Ibu Kota. Menurutnya, operasi semacam pengecekan identitas di stasiun hingga terminal bukanlah cara yang tepat lagi.

“Kita enggak lakukan operasi-operasi di terminal, stasiun, apalagi orang diperiksa, digelandang (pendatang) punya KTP apa tidak? Seakan-akan yang KTP luar Jakarta seperti warga kelas dua. Ini sudah bukan masanya lagi,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (12/6).

Anies mengatakan, kebijakan tidak melakukan operasi yustisi merupakan bentuk kesetaraan yang dibuatnya. Sebab, operasi yustisi semacam ini selalu menjaring rakyat-rakyat kecil.

“Dan hampir pasti yang terkena operasi-operasi macam itu rakyat kecil yang datang dengan modal terbatas,” ujar Anies.

Ia menuturkan proses pergerakan orang keluar dan masuk Jakarta adalah wajar. Sehingga, dengan adanya operasi bina kependudukan diharapkan bisa membantu melayani para pendatang dengan semestinya.

“Layanan jasa kependudukan kita sifatnya melayani. Ketika mereka datang ke Jakarta, siapapun kerja di sini lalu butuh pencatatan kependudukan akan layani,” ucapnya.

Ilustrasi Operasi Yustisi Foto: ANTARAFOTO/Agus Bebeng

Akan tetapi, kebijakannya ini bukan bermaksud mengundang semua orang untuk datang ke Jakarta. Apalagi selama ini tak sedikit juga orang Jakarta yang memilih untuk pindah ke luar daerah. Namun, ia belum bisa memastikan jumlah kepindahan warga ke luar kota.

“Nanti kita berikan data melalui Dukcapil, tapi banyak pergerakan bukan hanya ke Jakarta tapi keluar juga cukup tinggi karena itu pencatatan pendudukan penting,” tutur Anies.

“Saya mengimbau semuanya juga keluar Jakarta melaporkan bahwa bikin surat pindah, yang masuk juga bawa surat. Dengan begitu pencatatan berlangsung baik,” tutupnya.

Pemprov DKI dibantu oleh Dukcapil dan RT/RW akan mulai melakukan pendataan terhadap pendatang pada 14 Juni nanti. Setelah dilakukan pendataan, operasi bina kependudukan akan melayani pendatang untuk melengkapi dokumen kependudukannya.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.33