Anies soal Rencana Pansus Rotasi Jabatan: Jangan Ikut Berpikir Politis

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan sambutan pada acara peresmian pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Cilandak, Jakarta, Jumat (15/2). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

DPRD DKI Jakarta berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan kecurangan seperti jual beli jabatan dalam rotasi 1.125 pejabat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menanggapi hal itu, Anies mengaku tidak begitu mempersoalkannya. Sebab, ia menilai proses rotasi jabatan sudah sesuai dengan peraturan.

“Dan saya malah mengajak kepada semua, jangan mengikuti cara berpikir politis dalam setiap pergantian di birokrasi. Ini berbeda dengan politisi yang ganti-ganti orang di partai. Kalau politisi ganti-ganti orang di partai ya karena ada afiliasi,” kata Anies di SDN Pondok Labu 01, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).

Anies mengatakan pergantian pejabat di institusi pemerintah merupakan hal yang wajar terjadi. Sehingga ia meminta proses yang sudah berjalan ini tidak dihubungkan dengan politik.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, rotasi pejabat Pemprov DKI. Foto: Moh Fajri/kumparan

“Di tubuh TNI, di tubuh Polri, di tubuh birokrasi itu rotasi, mutasi itu hal yang normal, wajar. Jadi sesuatu yang rutin dikerjakan,” jelasnya.

Anies menjelaskan rotasi 1.125 pejabat dilakukan secara bersamaan karena efek perubahannya lebih terasa. Selain itu, ia juga mempersilakan pihak-pihak yang merasa terjadi kecurangan dalam proses tersebut segera melapor.

“Semua aduan diproses, kita hormati, dan kita buat khusus malah dari inspektorat untuk menerima aduan itu. Dan sejauh ini aduan yang masuk paling enggak sampai dengan hari Rabu itu lebih pada keluh kesah, bukan aduan material, belum ada aduan material,” terang Anies.

“Aduan material bahwa misalnya ada yang mengatakan jual beli, itu belum ada yang materialnya. Jadi yang ada adalah tudingan-tudingan saja. Sampai kita sekarang belum ada materialnya,” tambahnya.

Wacana pembentukan Pansus ini muncul saat rapat Komisi A DPRD DKI bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait rotasi jabatan. Selepas perombakan tersebut, DPRD DKI mengaku banyak mendapat laporan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengetahui secara khusus jabatan apa yang diembannya. Sebab para ASN hanya diberi tahu adanya pelantikan 1.125 pejabat.