Arief Hidayat Tidak Bisa Dipilih Lagi Jadi Ketua MK

Konpers di Mahkamah Konstitusi soal RPH (Foto: Soejono Saragih/kumparan)

Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Pleno Hakim (RPH) untuk membahas mekanisme pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.00 WIB ini, Rabu (28/3), RPH tersebut akhirnya memutuskan akan melakukan pemilihan ketua mahkamah konstitusi pada 2 April 2018 mendatang.

Selain itu, RPH juga memutuskan bahwa Ketua MK Arief Hidayat tidak dapat dipilih menjadi ketua MK. Hal ini sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2014 tentang MK dan Peraturan MK Nomor 3 tahun 2012.

Suasana pelantikan Ketua Mahkamah Konstitusi (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3A undang-undang MK dan pasal 2 ayat 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2012 maka rapat pleno hakim menyepakati bahwa dalam pemilihan ketua mahkamah konstitusi Prof Arief Hidayat tidak lagi mempunyai hak untuk dipilih menjadi ketua MK," jelas Wakil Ketua MK Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi, Rabu (28/3), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Dengan putusan RPH tersebut maka dalam posisi ini Arief hanya mempunyai hak untuk memilih ketua MK di antara delapan hakim MK lainya.

"Putusan RPH ini merupakan kesepakatan secara bulat musyawarah dan mufakat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara kesembilan hakim termasuk yang mulia Prof Arief Hidayat," tutup Anwar.

Pemilihan ketua MK akan dilaksanakan pada Senin 2 april 2018 dalam rapat pleno hakim konstitusi yang dimulai pada pukul 08.30 WIB.

"Setelah itu pada hari yang sama akan dilaksanakan sidang pleno pengucapan sumpah ketua MK masa jabatan 2018-2021 Pada pukul 15.00 WIB," ujar tutup Anwar.