AS Ingin Bubarkan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA

Donald Trump. (Foto: Reuters/Jonathan Ernst)

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan badan PBB untuk membantu Palestina agar dibubarkan.

Badan PBB dimaksud adalah United Nations Relief and Works Agency/UNWRA (Badan Pemulihan dan Pekerjaan PBB) yang dibentuk untuk membantu para pengungsi Palestina bidang pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Pembubaran UNWRA dipandang sebagai langkah menuju penghapusan status pengungsi PBB yang turun temurun sehingga mereka akan kehilangan hak untuk kembali ke tanah Palestina yang kini diduduki Israel. Ini butir kontroversial, yang secara politik menguntungkan Israel.

Keinginan pemerintahan Trump tersebut terungkap melalui korespondensi email antara para pembuat kebijakan AS dan Jared Kushner, yang jatuh ke tangan redaksi Foreign Policy, demikian dilansir NRC sebagaimana dikutip kumparan Den Haag, Sabtu (4/8).

Kushner, menantu Trump, selaku penasihat keamanan presiden mendapat tugas untuk melakukan terobosan dalam konflik Timur Tengah.

Salah satu titik tersulit dalam proses perdamaian adalah status jutaan orang Palestina yang mendapat bantuan pendidikan dan kesehatan melalui misi PBB UNWRA.

Warga Palestina Salat Jumat di Masjid Al Aqsa (Foto: REUTERS/Mussa Qawasma)

Para pendukung melihat UNWRA sebagai suatu pilar penting untuk stabilitas di kawasan. Misi PBB ini telah ada sejak 1949, ketika sekitar 750 ribu orang Palestina diusir dari tempat tinggalnya saat pembentukan negara Israel dan semula disiapkan untuk memberi mereka bantuan darurat sampai dapat kembali ke tanah kelahirannya.

Berdasarkan perjanjian internasional mereka punya hak untuk itu, namun Israel tidak membolehkan mereka untuk kembali. Atas alasan itu UNWRA tetap aktif hampir selama 70 tahun dan generasi Palestina selanjutnya tetap mendapat bantuan pangan, kesehatan dan pendidikan.

Saat ini jumlah pengungsi Palestina diperkirakan ada sekitar 5 juta orang. Sebanyak 1/3 dari mereka tinggal di kamp pengungsi di Jalur Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Yordania. Jika status pengungsi mereka dicabut, maka mereka akan kehilangan hak untuk kembali.

Korespondensi email Kushner itu bertanggal 11 Januari tahun ini. Dia menyebut UNRWA sebagai badan yang mempertahankan status quo, korup, inefisien, dan tidak memberi sumbangsih menuju perdamaian.

Bahkan Kushner dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley telah mengusulkan untuk sama sekali menghentikan pembiayaan UNWRA, namun usulan ini terbentur oleh keberatan-keberatan dari pihak Kementerian Luar Negeri dan Pentagon. Mereka mengkhawatirkan krisis humaniter, yang dapat memicu ketidakstabilan di kawasan.

Anak-anak Palestina (Foto: Reuters)

Pemerintahan Trump akhirnya memotong separuh kontribusi AS untuk UNWRA hingga USD 60 juta atau sekitar Rp 870 miliar. Kushner selama kunjungan ke Yordania, Juni lalu, juga mendesak agar status 2 juta pengungsi di negara itu dihapuskan, sehingga misi PBB UNWRA di sana jadi tidak diperlukan lagi.

Sementara itu AS tidak bisa membubarkan UNWRA secara unilateral, namun negara Paman Sam itu merupakan penyumbang keuangan terbesar untuk UNWRA.

Jika pemerintahan Trump memutuskan untuk sama sekali menarik diri dari pembiayaan UNWRA, maka nampaknya AS sebagai mediator kembali memihak Israel dalam isu sensitif di meja perundingan yang seharusnya netral.

Sebelumnya pada tahun lalu pemerintahan Trump telah mengakui Yerusalem sebagai ibukota negara Israel, yang menurut para kritisi dengan itu Trump secara de facto telah membuat solusi dua negara menjadi mustahil. Pengakuan tersebut telah memicu reaksi kemarahan di seluruh dunia.