AS Mengaku Konsultasi dengan RI soal Yerusalem, Menlu Retno Membantah

Dubes AS Joseph R Donovan. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Amerika Serikat mengaku sudah berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia sebelum Presiden Donald Trump mengeluarkan keputusan soal Yerusalem. Namun pengakuan ini dibantah oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

Pengakuan ini disampaikan oleh Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan dalam pernyataan di situs Kedubes AS di Indonesia, Kamis (7/12).

Menurut Donovan, keputusan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke kota itu telah melalui konsultasi dengan negara lain termasuk Indonesia.

"Kami telah berkonsultasi dengan para teman, mitra, dan sekutu kami, termasuk Indonesia, sebelum Presiden Trump mengeluarkan keputusannya," kata Donovan dalam pernyataannya itu.

Dalam pernyataan itu juga disebutkan bahwa AS mendukung status quo Masjidil Aqsa dan "berkomitmen untuk mencapai kesepakatan damai yang langgeng antara rakyat Palestina dan Israel."

Retno LP Marsudi gunakan syal Palestina. (Foto: Antara/Muhammad Iqbal)

Pernyataan Donovan itu sontak membuat Menlu Retno terkejut. Dia mempertanyakan kenapa AS sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu.

"Saya membaca, salah satu media online, bahwa Dubes AS datang ke saya untuk berkonsultasi. Saya ingin terangkan, bahwa Dubes AS berbicara kepada saya karena saya panggil. Dan yang saya sampaikan adalah posisi Indonesia yang saya minta sampaikan kepada pemerintahnya," tutur Retno.

"Saya takut ini disalah-persepsikan. Presiden sudah memberikan statement posisi jelas clear dan OKI [Organisasi Kerja Sama Islam] akan melakukan summit pada 13 Desember," kata Retno.

Retno pun menyatakan, dirinya akan kembali memanggil Dubes Donovan pada hari ini di sela pertemuan Bali Democracy Forum yang diselenggarakan di Serpong, Banten.

Sebelumnya kecaman telah dilayangkan oleh Menlu, Wapres Jusuf Kalla, hingga Presiden Joko Widodo terkait keputusan Trump tersebut. Semuanya kompak menyatakan langkah Trump telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang AS adalah anggota tetapnya.