AS Tuding Rusia Sebarkan Informasi Sesat Jelang Pemilu Paruh Waktu

7 November 2018 6:17 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kampanye pemilu paruh waktu AS (Foto: REUTERS/Carlos Barria  )
zoom-in-whitePerbesar
Kampanye pemilu paruh waktu AS (Foto: REUTERS/Carlos Barria )
ADVERTISEMENT
Pemerintah Amerika Serikat menerima laporan mengenai menyebarnya misinformasi yang ditargetkan kepada warga AS pemegang hak suara di pemilu paruh waktu.
ADVERTISEMENT
Keterangan tersebut disampaikan oleh Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS (DHS). Mereka mengatakan, penyebaran informasi menyesatkan itu terdapat di beberapa platform media sosial.
Meski demikian, DHS tak membeberkan secara spesifik postingan seperti apa yang merebak di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Namun, dipastikan beberapa postingan misinformasi telah dihapus oleh otoritas kedua medsos tersebut.
Kampanye pemilu paruh waktu AS (Foto: REUTERS/Aaron Josefczyk)
zoom-in-whitePerbesar
Kampanye pemilu paruh waktu AS (Foto: REUTERS/Aaron Josefczyk)
Terindikasi, ada jutaan postingan yang dihapus jelang pemilu pada (6/11) ini. Selain itu, akun-akun milik Rusia dan Iran yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilihan warga AS juga ditutup.
Menurut investigator AS, akun-akun yang terkait Pemerintah Rusia tersebut menyebarkan konten memecah belah serta mempromosikan tindakan ekstremisme.
Terkait laporan DHS, Twitter enggan berkomentar banyak. Hanya saja, dipastikannya mereka akan berupaya keras melawan misinformasi.
ADVERTISEMENT
"Upaya mempermainkan sistem kami dan menyebarkan konten berbahaya yang terkait pemilu akan kami hapus dari Twitter," sebut Direktur Kebijakan Publik Twitter Carlos Monje seperti dikutip dari Reuters, Rabu (7/11).
Papan kampanye di pemilu AS (Foto: REUTERS/Terray Sylvester)
zoom-in-whitePerbesar
Papan kampanye di pemilu AS (Foto: REUTERS/Terray Sylvester)
"Seperti biasa kami mendorong pengguna kami untuk berpikir sebelum membagi. Kami akan melindungi integritas soal pemilu dan itu akan menjadi fokus utama kami," sambung dia.
Sementara pihak Facebook menyebut, timnya akan terus memantau pemilu serta menjalankan komunikasi rutin dengan pemerintah.
"Sejauh ini kami belum melihat sesuatu yang tak diharapkan. Kami akan meninjau terus aktivitas kami dan bertindak cepat melawan konten yang melanggar kebijakan kami," ucap pernyataan facebook.