kumparan
22 Nov 2018 12:17 WIB

Badan Siber dan Sandi Negara Ingatkan Potensi Manipulasi Data Pemilu

Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara Marsekal Pertama TNI Asep Chairudin jawab pertanyaan wartawan. (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memetakan tiga kerawanan yang dapat mengancam sistem Pemilu Serentak 2019. Kerawanan itu didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk hal-hal negatif.
ADVERTISEMENT
Ketiga aspek tersebut meliputi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan layanan. Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Marsekal Pertama (Marsma) TNI Asep Chairudin menekankan lima poin yang perlu diperhatikan dalam aspek integritas.
"Aspek integritas ini perlu diperhatikan adalah pertama, perubahan data hasil perhitungan suara. Kedua, manipulasi data/DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu)," kata Asep dalam Rakornas Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019.di El Royal Hotel, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11).
"Ketiga, membangun kepercayaan publik data elektronik yang disajikan. Keempat, kesalahan logic pada perangkat lunak di pemilu. Kelima, penyangkalan terhadap keabsahan dokumen elektronik," tambahnya.
Ilustrasi pemilu. (Foto: Chaideer Mahyuddin/AFP)
Lalu untuk aspek kerahasiaan, Asep membagi celah kerawanan menjadi tiga hal, yakni kebocoran data DP4, kebocoran arsitektur data mengenai sistem atau teknologi, serta data pemilih pemilu yang belum terproteksi. Adapun untuk aspek ketersediaan layanan, Asep menekankan permasalahan pada ketidakaturan perencanaan kapasitas sistem pemilu.
ADVERTISEMENT
Menurut Asep, penyerangan terhadap data informasi pemilu memang bertujuan untuk mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, hingga mencuri integritas data pemilih demi mengubah opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilih.
"Taktik yang digunakan oleh penyerang, di antaranya hacking (meretas), social engineering (manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia), malware (suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer) dan sebagainya," terang Asep.
Dalam rakornas tersebut, turut hadir Ketua Bawaslu Abhan, Komisioner KPU Ilham Saputra, Kepala Badan Kesbangpol Provisi, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Indonesia, Kepala Bidang Poldagri dan Kewaspadaan Kesbangpol Provinsi serta Kesbangpol Kabupaten/Kota se Indonesia.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan