Bambang Soesatyo Dukung 21 Mei Jadi Hari Nelayan Nasional

com-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Foto: DPR RI

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh usulan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) untuk menetapkan tanggal 21 Mei sebagai Hari Nelayan Nasional. Usulan tersebut harus segera disambut positif oleh pemerintah guna melengkapi visi Presiden Joko Widodo yang menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

“Melalui penetapan Hari Nelayan Nasional, akan melengkapi tiga pilar misi pembangunan laut sebagai masa depan bangsa, yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan,” ujar Bambang di Serang, Banten, Senin (11/3).

Bambang mengapresiasi berbagai langkah yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo dalam memajukan nelayan Indonesia. Misalnya, penenggelaman kapal-kapal asing yang mencuri ikan. Langkah tersebut menjadi bukti nyata untuk mewujudkan kedaulatan laut Indonesia agar kekayaannya dapat dimanfaatkan oleh nelayan Tanah Air, bukan nelayan asing.

“Sudah lebih dari 488 kapal pencuri ikan asing yang ditenggelamkan. Menyebabkan kapal asing tak lagi berani mencuri ikan di Indonesia. Stok ikan nasional jadi bertambah 5,4 juta ton dari 7,1 juta ton pada 2016, menjadi 12,5 juta ton di 2017. Sehingga menguntungkan para nelayan nasional karena hasil tangkapan mereka melimpah, yang pada gilirannya juga meningkatkan konsumsi ikan nasional,” papar Bambang

com-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Foto: DPR RI

Menurutnya, tegasnya penegakan hukum dengan cara menenggelamkan kapal dianggap sudah memberikan efek jera. Karenanya, DPR RI juga meminta pemerintah agar sisa kapal asing yang belum ditenggelamkan bisa diberikan kepada para nelayan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menangkap ikan.

"Selain menegakan kedaulatan di laut, berbagai bantuan juga diberikan agar nelayan mudah melaut. Misalnya di tahun 2017, terdapat bantuan 601 unit kapal dibawah 10 GT, 148 unit kapal 10-20 GT, 6 unit kapal 20-30 GT, 7.255 paket alat tangkap, 604 paket keramba jaring apung, 500.000 paket asuransi nelayan, pembangunan 20 lokasi Tempat Pelelangan Ikan Higienis, dan berbagai bantuan lainnya," jelas Bambang.

Keberhasilan pemerintah di sektor kelautan terlihat dari meningkatnya taraf hidup nelayan. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) meningkat dari 49,99 di tahun 2015 menjadi 54 di tahun 2016, dan 55,86 di tahun 2017.

“Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai tolak ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan, juga terus meningkat setiap tahunnya. Dari 106,14 di tahun 2015 menjadi 108,24 di tahun 2016, dan 109,86 di tahun 2017,” tutup Bambang.

Story ini merupakan bentuk kerja sama dengan DPR RI.