Bambang Widjojanto Bilang KPK Lebay Soal Cawapres Jokowi

Bambang Widjojanto (Foto: Helmi/kumparan)

KPK menyatakan siap membantu Jokowi menyeleksi nama Cawapres. Tapi pernyataan pimpinan KPK itu justru dipandang negatif oleh mantan wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).

BW menyampaikan, alangkah baiknya bila pimpinan KPK tetap fokus dalam tugas dan fungsinya untuk memberantas korupsi. Tak mengurusi urusan Cawapres.

"KPK sebaiknya memprioritaskan diri dan fokus pada core business-nya," kata Bambang yang menjadi Timses Anies-Sandi pada Pilgub DKI lalu ini, Senin (30/4).

Bambang yang kini ditunjuk Anies menjadi 'KPK' di Pemprov DKI, menyampaikan, sikap KPK yang seolah menyorongkan diri aktif dalam urusan Cawapres Jokowi bisa menjadi bumerang.

"Pimpinan KPK diminta untuk lebih menunjukan keteladannya sehingga tidak membuat pernyataan yang terlalu prematur dan agak lebay karena pernyataan itu bisa ditafsirkan beragam dan bermacam-macam yang justru mendelegitimasi kehormatan dan kewibawaan lembaga KPK," tambah Bambang lagi.

Ketua KPK, Agus Rahardjo. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Khawatir ada tudingan yang bersifat politis, Bambang menyebut, alangkah baiknya jika KPK menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang belum terungkap. Hal tersebut lebih baik ketimbang memberi pernyataan siap memberi masukan dalam mencari Cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019.

"Coba perhatikan penuntasan kasus Novel, segera bawa calon terdakwa lain kasus Century ke persidangan dan ada banyak kasus lain e-KTP yang perlu segera ditangani KPK," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan KPK siap membantu Joko Widodo menyeleksi calon wakil presiden yang akan mendampinginya jika maju dalam Pilpres 2019. Ia menuturkan, jika Jokowi memerintahkan KPK untuk terlibat, pihaknya mengaku siap.

Bukan hanya Jokowi, KPK juga membuka diri apabila Capres lainnya meminta bantuan.

"KPK itu bukan hanya pilihan presiden, KPK itu dimintai pendapat pada waktu orang mau mendapatkan bintang tanda jasa, dan bukan hanya menteri, selalu eselon satu kalau menterinya mau mendapatkan orang yang baik, itu minta pendapat KPK," ujar Agus di Gedung DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4).